Andoolo (Antara News) - Pemerintah daerah dan DPRD Konawe Selatan menandatangani nota kesepahaman tentang pembahasan perubahan anggaran pembangunan 2014.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Konsel Ansyari Tawulo dan diampingi wakilnya Irham Kalenggo dan I Gusti Putu Wibawa di Andoolo, Kamis, dihadiri Bupati Konawe Selatan, Imran dan 27 anggota dewan, sedangkan 13 orang lainnya tidak hadir, namun rapat tetap berlangsung karena sudah dianggap kourum.
Meskipun tidak dihadiri oleh seluruh wakil rakyat itu, penyerahan KUA PPAS Perubahan dan penyerahan Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2014 tetap berjalan lancar.
Bupati Imran mengatakan, perubahan anggaran pada sisi pendapatan diperlukan untuk menyesuaikan target pendapatan dalam APBD yang dianggarkan terlalu rendah atau terlalu tinggi.
Begitu juga perubahan pada sisi belanja daerah diperlukan untuk menyesuaikan rencana anggaran belanja dengan sumber-sumber penerimaan baru.
"Pada sisi pembiayaan juga perlu dilakukan mengingat asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD membutuhkan revisi, khususnya yang terkait dengan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)," ujar Imran.
Perubahan yang diajukan itu antara lain pendapatan daerah pada kebijakan umum APBD 2014 dari PAD sebesar Rp28, miliar berubah menjadi Rp28,9 miliar lebih atau berkurang 9,37 persen. Penyesuaian asumsi ini juga berlaku pada perencanaan dana perimbangan seperti bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan lain pendapatan daerah yang sah.
Secara keseluruhan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2014 ini menjadi Rp837,8 miliar lebih atau menurun sebesar 3,02 persen dari sebelumnya Rp863,9 miliar lebih.
Bupati dua periode itu mengharapkan usul Raperda APBD Perubahan yang diajukan kepada DPRD tersebut segera dilakukan pengesahan dan penetapan menjadi Perda APBD Perubahan 2014, sehingga seluruh kegiatan dalam APBD tersebut dapat dituntaskan hingga akhir tahun 2014, dan selanjutnya akan dibahas APBD tahun 2015 di penghujung tahun ini.
"Kita berharap APBD ditetapkan dalam bulan Ramadhan ini. Artinya pascalebaran Idul Fitri nanti, kegiatan akan digenjot untuk menuntaskan anggaran yang ada dalam APBD, khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa," tambahnya.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Konsel Ansyari Tawulo dan diampingi wakilnya Irham Kalenggo dan I Gusti Putu Wibawa di Andoolo, Kamis, dihadiri Bupati Konawe Selatan, Imran dan 27 anggota dewan, sedangkan 13 orang lainnya tidak hadir, namun rapat tetap berlangsung karena sudah dianggap kourum.
Meskipun tidak dihadiri oleh seluruh wakil rakyat itu, penyerahan KUA PPAS Perubahan dan penyerahan Perda APBD Perubahan tahun anggaran 2014 tetap berjalan lancar.
Bupati Imran mengatakan, perubahan anggaran pada sisi pendapatan diperlukan untuk menyesuaikan target pendapatan dalam APBD yang dianggarkan terlalu rendah atau terlalu tinggi.
Begitu juga perubahan pada sisi belanja daerah diperlukan untuk menyesuaikan rencana anggaran belanja dengan sumber-sumber penerimaan baru.
"Pada sisi pembiayaan juga perlu dilakukan mengingat asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD membutuhkan revisi, khususnya yang terkait dengan penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (Silpa)," ujar Imran.
Perubahan yang diajukan itu antara lain pendapatan daerah pada kebijakan umum APBD 2014 dari PAD sebesar Rp28, miliar berubah menjadi Rp28,9 miliar lebih atau berkurang 9,37 persen. Penyesuaian asumsi ini juga berlaku pada perencanaan dana perimbangan seperti bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan lain pendapatan daerah yang sah.
Secara keseluruhan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2014 ini menjadi Rp837,8 miliar lebih atau menurun sebesar 3,02 persen dari sebelumnya Rp863,9 miliar lebih.
Bupati dua periode itu mengharapkan usul Raperda APBD Perubahan yang diajukan kepada DPRD tersebut segera dilakukan pengesahan dan penetapan menjadi Perda APBD Perubahan 2014, sehingga seluruh kegiatan dalam APBD tersebut dapat dituntaskan hingga akhir tahun 2014, dan selanjutnya akan dibahas APBD tahun 2015 di penghujung tahun ini.
"Kita berharap APBD ditetapkan dalam bulan Ramadhan ini. Artinya pascalebaran Idul Fitri nanti, kegiatan akan digenjot untuk menuntaskan anggaran yang ada dalam APBD, khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa," tambahnya.