Pasarwajo (Antara News) - Pengamat dari Univesritas Haluoloe Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof DR Ir La Ode Alwi menilai visi misi pasangan Joko Widodo - Mohammad Jusuf Kalla (Jokowi - JK), lebih realistis dibandingkan dengan visi misi Prabowo Subianto - Hatta Raja.
"Saya melihat visi misi Jokowi - JK lebih realistis dan menyentuh akar permasalahan yang dialami masyarakat," katanya di Pasarwajo, Sabtu.
Ia menunjuk contoh program pembangunan sejumlah bendungan di seluruh tanah air untuk pengairan sawah, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang digulirkan dalam visi misi Jokowi - JK.
Program tersebut kata dia, sangat realistis karena bendungan selain bisa mengairi sawah juga bisa memberi sumber kehidupan lain bagi petani, misalnya menjadi tempat pemeliharaan ikan air tawar atau menjadi sumber pembangkit energi listrik.
Sedangkan Prabowo - Hatta dalam menciptakan ketahanan pangan nasional akan mencetak sawah baru seluas dua juta hektar.
Program kata dia, kurang realistis karena yang menjadi permasalahan petani saat ini bukan tidak ada sawah, melainkan kesulitan air pada setiap musim kemarau.
"Kalau dua juta hektar sawah akan dicetak, akan mubazir karena tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya," katanya.
Makanya, yang realitis program untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, prom Jokowi - JK, yakni membangun ratusan bendungan.
Program hanya mencetak sawah baru katanya, hanya akan membawa masalah baru bagi para petani dan merusak hutan.
Menurut dia, viisi misi dari pasangan Jokowi - JK, lebih mudah diaplikasikan jika pasangan tersebut terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2014-2019.
"Beberapa program Jokowi - JK, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar sudah dilaksanakan di Solo saat Jokowi jadi walikota Solo dan di DKI saat menjadi gubernur DKI. Program itu, sangat butuhkan rakyat Indonesia dan Jokowi-JK bisa melaksanakan program ini dengan mudah karena sudah teruji," katanya.
Sedangkan program Prabowo- Hatta, seperti menambah anggaran pendidikan Rp10 trliun dan Badan Riset Rp10 trilun, masih angan-angan atau janji politik yang belum tentu bisa dilaksanakan.
Masalahnya kata dia, anggaran Rp20 triliun tersebut darimana sumbernya didapat.
"Janji seperti ini sudah banyak diucapkan calon pemimpin, seperti calon gubernur dan bupati/walikota. Setelah terpilih, programnya tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggaran," katanya.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.
"Saya melihat visi misi Jokowi - JK lebih realistis dan menyentuh akar permasalahan yang dialami masyarakat," katanya di Pasarwajo, Sabtu.
Ia menunjuk contoh program pembangunan sejumlah bendungan di seluruh tanah air untuk pengairan sawah, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yang digulirkan dalam visi misi Jokowi - JK.
Program tersebut kata dia, sangat realistis karena bendungan selain bisa mengairi sawah juga bisa memberi sumber kehidupan lain bagi petani, misalnya menjadi tempat pemeliharaan ikan air tawar atau menjadi sumber pembangkit energi listrik.
Sedangkan Prabowo - Hatta dalam menciptakan ketahanan pangan nasional akan mencetak sawah baru seluas dua juta hektar.
Program kata dia, kurang realistis karena yang menjadi permasalahan petani saat ini bukan tidak ada sawah, melainkan kesulitan air pada setiap musim kemarau.
"Kalau dua juta hektar sawah akan dicetak, akan mubazir karena tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya," katanya.
Makanya, yang realitis program untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, prom Jokowi - JK, yakni membangun ratusan bendungan.
Program hanya mencetak sawah baru katanya, hanya akan membawa masalah baru bagi para petani dan merusak hutan.
Menurut dia, viisi misi dari pasangan Jokowi - JK, lebih mudah diaplikasikan jika pasangan tersebut terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2014-2019.
"Beberapa program Jokowi - JK, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar sudah dilaksanakan di Solo saat Jokowi jadi walikota Solo dan di DKI saat menjadi gubernur DKI. Program itu, sangat butuhkan rakyat Indonesia dan Jokowi-JK bisa melaksanakan program ini dengan mudah karena sudah teruji," katanya.
Sedangkan program Prabowo- Hatta, seperti menambah anggaran pendidikan Rp10 trliun dan Badan Riset Rp10 trilun, masih angan-angan atau janji politik yang belum tentu bisa dilaksanakan.
Masalahnya kata dia, anggaran Rp20 triliun tersebut darimana sumbernya didapat.
"Janji seperti ini sudah banyak diucapkan calon pemimpin, seperti calon gubernur dan bupati/walikota. Setelah terpilih, programnya tidak bisa dijalankan karena tidak ada anggaran," katanya.
Pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli 2014 diikuti pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.