Kendari, (Antara News) - Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Prof Usman Rianse mengatakan sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi, pihaknya akan segera menyerahkan daftar kekayaan pejabat UHO ke KPK.
"Seluruh pejabat UHO harus melengkapi laporan harta kekayaan sebelum tanggal 30/7, karena kami akan menyerahkan laporan tersebut ke KPK, sebagai tindakan nyata mendukung penuh pemberantasan korupsi,"ujarnya, di Kendari, Jumat.
Menurutnya dengan diserahkannya laporan kekayaannya ke KPK, diharapkan dapat membantu untuk memberikan informasi akan daftar kekayaan para pejabat UHO sekaligus untuk tetap menjadikan Perguruan tinggi negeri itu bersih dari tindak pidana korupsi.
"Kekayaan setiap pejabat harus dilaporkan. Tentunya, ini berlaku bagi semua pejabat di lingkup UHO, untuk memberikan contoh kepada mahasiswa dalam kesungguhan terhadap pemberantasan korupsi,"ujarnya.
Ia menambahkan laporan daftar kekayaan tersebut merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk transparansi kepada publik, karena harta yang didapat dari gaji akan dilaporkan ke masyarakat, sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui.
Dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bersih, maka diperlukan berbagai upaya, baik yang bersifat edukatif, pengawasan, maupun pengembangan sistem bagi pejabat UHO, agar terhindar dari tindakan-tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi.
"Dengan adanya laporan kekayaan akan membantu menyampaikan jumlah kekayaan, sehingga tercipta keterbukaan,"ujarnya.
Ia menambahkan bahwa melalui laporan kekayaan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab serta membangkitkan rasa takut untuk melakukan korupsi, juga sebagai sarana kontrol untuk menguji integritas.
Rektor UHO Prof Usman Rianse berharap kepada seluruh pejabat UHO, agar jujur dan transparan dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.
"Ini sebagai wujud dari komitmen kita dalam menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, yang merupakan wujud komitmen moral kita dalam mewujudkan `good governance` dan `clean governance`,"ujarnya.
"Seluruh pejabat UHO harus melengkapi laporan harta kekayaan sebelum tanggal 30/7, karena kami akan menyerahkan laporan tersebut ke KPK, sebagai tindakan nyata mendukung penuh pemberantasan korupsi,"ujarnya, di Kendari, Jumat.
Menurutnya dengan diserahkannya laporan kekayaannya ke KPK, diharapkan dapat membantu untuk memberikan informasi akan daftar kekayaan para pejabat UHO sekaligus untuk tetap menjadikan Perguruan tinggi negeri itu bersih dari tindak pidana korupsi.
"Kekayaan setiap pejabat harus dilaporkan. Tentunya, ini berlaku bagi semua pejabat di lingkup UHO, untuk memberikan contoh kepada mahasiswa dalam kesungguhan terhadap pemberantasan korupsi,"ujarnya.
Ia menambahkan laporan daftar kekayaan tersebut merupakan instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus bentuk transparansi kepada publik, karena harta yang didapat dari gaji akan dilaporkan ke masyarakat, sehingga jika ada penyimpangan dapat segera diketahui.
Dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bersih, maka diperlukan berbagai upaya, baik yang bersifat edukatif, pengawasan, maupun pengembangan sistem bagi pejabat UHO, agar terhindar dari tindakan-tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi.
"Dengan adanya laporan kekayaan akan membantu menyampaikan jumlah kekayaan, sehingga tercipta keterbukaan,"ujarnya.
Ia menambahkan bahwa melalui laporan kekayaan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab serta membangkitkan rasa takut untuk melakukan korupsi, juga sebagai sarana kontrol untuk menguji integritas.
Rektor UHO Prof Usman Rianse berharap kepada seluruh pejabat UHO, agar jujur dan transparan dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya.
"Ini sebagai wujud dari komitmen kita dalam menciptakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, bersih, transparan dan akuntabel, yang merupakan wujud komitmen moral kita dalam mewujudkan `good governance` dan `clean governance`,"ujarnya.