Jakarta (Antara News) - Ketua Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Rahmat Arifin mengimbau semua televisi untuk menjaga independensi dan keberimbangan pemberitaan dalam Pilpres 9 Juli 2014.
"Kami imbau semua televisi untuk menjaga independensi dan keberimbangan pemberitaan terkait Pillpres karena kalau tidak dilakukan masyarakat akan dirugikan," kata Rahmat Arifin dalam diskusi Peliputan Pemilu Presiden di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, berkaitan dengan independensi pemberitaan ada dua televisi swasta (Metro TV dan TV One) yang menjadi sorotan KPI karena tayangan yang tidak berimbang terkait pilpres.
"Sekarang memang di dua teve ini (Metro TV dan Teve One) yang menjadi sorotan, apakah MNC Grup dan Trans Teve itu tidak ada? Ada tapi memang tidak intens seperti dua televisi ini," kata dia.
Ia mengutarakan ketidakberimbangan itu dilihat dari banyaknya durasi, frekuensi dan tone (itu kalimat subyektif yang memang ada di situ).
Ia mengatakan pada 10 Juni KPI memberikan teguran kepada kedua televisi yaitu Metro dan TVOne karena setelah diperingati tidak ada perubahan mendasar dan kedua televisi ini masih sangat tidak seimbang terkait proporsionalitas pemberitaan.
"Kalau TVOne memberitakan Prabowo baik-baik saja sedangkan MetroTV lebih berat pada pemberitaan Jokowi-JK," ujar dia.
Karena itu KPI memberikan teguran pada 11 Juni, tidak hanya itu pada 16 Juni pihaknya memanggil kedua pimpinan redaksi.
"Kami meminta dua pimpinan redaksi untuk lebih ketat lagi mengawasi output pemberitaan (berita yang sudah ditayangkan)," kata dia.
Dan tindaklanjutnya, pada 17 Juni KPI melayangkan surat dari hasil pertemuan itu yang diturunkan menjadi beberapa butir pernyataan yang intinya untuk lebih menekankan pemberitaan
"Kami akan terus memantau, jika setelah ini apabila azas berimbangan masih tidak ditegakkan KPI akan menempuh langkah-langkah berikutnya bisa saja teguran kedua atau tindakan lainnya," kata dia.
Ia mencontohkan KPI dapat melayangkan surat kepada Kemenkominfo untuk mengevaluasi perizinan kedua televisi ini.
"Karena terus terang untuk 10 televisi Jakarta berjaringan ini rata-rata perizinannya akan berakhir pada 2015 ini," ujar dia.
Dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kami imbau semua televisi untuk menjaga independensi dan keberimbangan pemberitaan terkait Pillpres karena kalau tidak dilakukan masyarakat akan dirugikan," kata Rahmat Arifin dalam diskusi Peliputan Pemilu Presiden di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, berkaitan dengan independensi pemberitaan ada dua televisi swasta (Metro TV dan TV One) yang menjadi sorotan KPI karena tayangan yang tidak berimbang terkait pilpres.
"Sekarang memang di dua teve ini (Metro TV dan Teve One) yang menjadi sorotan, apakah MNC Grup dan Trans Teve itu tidak ada? Ada tapi memang tidak intens seperti dua televisi ini," kata dia.
Ia mengutarakan ketidakberimbangan itu dilihat dari banyaknya durasi, frekuensi dan tone (itu kalimat subyektif yang memang ada di situ).
Ia mengatakan pada 10 Juni KPI memberikan teguran kepada kedua televisi yaitu Metro dan TVOne karena setelah diperingati tidak ada perubahan mendasar dan kedua televisi ini masih sangat tidak seimbang terkait proporsionalitas pemberitaan.
"Kalau TVOne memberitakan Prabowo baik-baik saja sedangkan MetroTV lebih berat pada pemberitaan Jokowi-JK," ujar dia.
Karena itu KPI memberikan teguran pada 11 Juni, tidak hanya itu pada 16 Juni pihaknya memanggil kedua pimpinan redaksi.
"Kami meminta dua pimpinan redaksi untuk lebih ketat lagi mengawasi output pemberitaan (berita yang sudah ditayangkan)," kata dia.
Dan tindaklanjutnya, pada 17 Juni KPI melayangkan surat dari hasil pertemuan itu yang diturunkan menjadi beberapa butir pernyataan yang intinya untuk lebih menekankan pemberitaan
"Kami akan terus memantau, jika setelah ini apabila azas berimbangan masih tidak ditegakkan KPI akan menempuh langkah-langkah berikutnya bisa saja teguran kedua atau tindakan lainnya," kata dia.
Ia mencontohkan KPI dapat melayangkan surat kepada Kemenkominfo untuk mengevaluasi perizinan kedua televisi ini.
"Karena terus terang untuk 10 televisi Jakarta berjaringan ini rata-rata perizinannya akan berakhir pada 2015 ini," ujar dia.
Dalam Pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.