Kendari, (Antara News) - Penyerapan dana pemerintah pusat (APBN) di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga Mei 2014 dari total alokasi dana Rp17,21 trilun, baru mencapai antara 25-30 persen.
"Serapan dana yang terealisasi itu tergolong masih kecil, dan tidak hanya terjadi di Sultra saja tetapi hampir seluruh provinsi di tanah air," kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Putut Sad Harutomo di Kendari, Kamis.
Pada rangkaian rapat koordinasi pembentukan dan penandatangan MoU Forum Komunikas Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sultra tahun 2014 yang dihadiri sekertrais Ditjen Perimbangan Keuangan Kemeneterian Keuangan Prof Heru Subiyanto.
Rapat koordinasi pembentukan dan penandatangan MoU Forum Kumunikasi Keuangan pemerintah pusat itu dibuka Asisten II Setda Provinsi Sultra, Saemu Alwi atas nama gubernur Sultra dan dihadiri seluruh Sekda dan Ketua Bappeda se-Sultra.
Putut, tidak menyebut alasan rendahnya serapan dana yang baru mencapai 30 persen tersebut, namun mengatakan, total alokasi dana APBN di Sultra tahun 2014 sebesar Rp17,21 triliun itu terbagi nelalui DIPA 2014 sebesar Rp5,57 triliun.
Kemudian dan transfer pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Sultra sebesar Rp1,53 triliun, dan alokasi dana transfer pemerintah pusat ke 14 pemerintah kabupaten/kota se-Sultra sebesar Rp10,11 triliun termasuk daerah pemekaran baru (kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan).
"Kegiatan forum keuangan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Sultra dalam rangka memantapkan peran dan meningkatkan kontribusi belanja pemerintah untuk kemajuan perekonomian di Sultra," ujaranya.
Gubernur Sultra Nur Alam dalam sambutan tertulis dibacakan asisten II Setda provinsi Saemu Alwi mengatakan, pada tahun anggaran 2014 volume APBN di Sultra meningkat sebesar 19,4 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp12,9 triliun menjadi Rp15,5 triliun, yang didistribusikan melalui DIPA Rp5,5 triliun dan Rp10 triliun melalui alokasi transfer ke daerah.
Dengan demikian kata gubernur, peningkatan volume anggaran tersebut menuntut kemampuan pengelolaan APBN dan APBD yang prima.
"Meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai di Sultra, namun kontribusi fiskal baik APBN dan APBD terhadap pertumbuhan regional diyakini dapat ditingkatkan," katanya.
Rangkaian rapat koordinasi pembentukan oprum komuniaski keunagan pemerintah pusat dan daerah Sultra juga dilakukan penandatanagn MoU oleh masing-masing Sekda Provinsi dan sekda Kabupaten Kota se-Sultra.
"Serapan dana yang terealisasi itu tergolong masih kecil, dan tidak hanya terjadi di Sultra saja tetapi hampir seluruh provinsi di tanah air," kata Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Putut Sad Harutomo di Kendari, Kamis.
Pada rangkaian rapat koordinasi pembentukan dan penandatangan MoU Forum Komunikas Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Sultra tahun 2014 yang dihadiri sekertrais Ditjen Perimbangan Keuangan Kemeneterian Keuangan Prof Heru Subiyanto.
Rapat koordinasi pembentukan dan penandatangan MoU Forum Kumunikasi Keuangan pemerintah pusat itu dibuka Asisten II Setda Provinsi Sultra, Saemu Alwi atas nama gubernur Sultra dan dihadiri seluruh Sekda dan Ketua Bappeda se-Sultra.
Putut, tidak menyebut alasan rendahnya serapan dana yang baru mencapai 30 persen tersebut, namun mengatakan, total alokasi dana APBN di Sultra tahun 2014 sebesar Rp17,21 triliun itu terbagi nelalui DIPA 2014 sebesar Rp5,57 triliun.
Kemudian dan transfer pemerintah pusat ke pemerintah provinsi Sultra sebesar Rp1,53 triliun, dan alokasi dana transfer pemerintah pusat ke 14 pemerintah kabupaten/kota se-Sultra sebesar Rp10,11 triliun termasuk daerah pemekaran baru (kabupaten Kolaka Timur dan Konawe Kepulauan).
"Kegiatan forum keuangan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Sultra dalam rangka memantapkan peran dan meningkatkan kontribusi belanja pemerintah untuk kemajuan perekonomian di Sultra," ujaranya.
Gubernur Sultra Nur Alam dalam sambutan tertulis dibacakan asisten II Setda provinsi Saemu Alwi mengatakan, pada tahun anggaran 2014 volume APBN di Sultra meningkat sebesar 19,4 persen dibanding tahun sebelumnya yakni Rp12,9 triliun menjadi Rp15,5 triliun, yang didistribusikan melalui DIPA Rp5,5 triliun dan Rp10 triliun melalui alokasi transfer ke daerah.
Dengan demikian kata gubernur, peningkatan volume anggaran tersebut menuntut kemampuan pengelolaan APBN dan APBD yang prima.
"Meskipun sudah banyak kemajuan yang dicapai di Sultra, namun kontribusi fiskal baik APBN dan APBD terhadap pertumbuhan regional diyakini dapat ditingkatkan," katanya.
Rangkaian rapat koordinasi pembentukan oprum komuniaski keunagan pemerintah pusat dan daerah Sultra juga dilakukan penandatanagn MoU oleh masing-masing Sekda Provinsi dan sekda Kabupaten Kota se-Sultra.