Kupang (Antara News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu membangun rumah potong hewan (RPH) di Kota Kupang ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyalurkan anggaran Rp6 miliar.
"Bantuan itu sebagai bentuk nyata kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang peternakan," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean yang dihubungi di kupang, Jumat.
Dia mengatakan, pemberian bantuan anggaran sebesar itu sebagai tindak lanjut kerja sama Pemerintah Provinsi NTT dan DKI dalam penyediaan ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di ibu kota negara tersebut.
Menurut Jonas, Pemerintah Kota Kupang segera membangun sebuah RPH berstandar nasional di atas lahan milik pemerintah di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. RPH itu nantinya akan menjadi sentra pemotongan ternak sapi di Kota Kupang.
"Nantinya RPH yang sudah ada di sejumlah pasar tradisional akan dijadikan sebagai RPH khusus babi, sedangkan untuk sapi dialihkan aktivitasnya ke RPH yang baru tersebut," kata Jonas.
Kebijakan pemindahan itu, menurut mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu, untuk memisahkan secara jelas RPH untuk sapi dan babi, sehingga lebih layak dikonsumsi.
Menurut Jonas, memang selama ini sudah ada pemisahan RPH untuk dua jenis ternak masing-masing sapi dan babi, namun masih berdekatan, di kompleks lokasi pasar tradisional. Karena itu ada kebijakan pemerintah untuk memindahkannya sehingga lebih nyaman dan aman.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dalam penyediaan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging bagi warga di ibu kota RI itu.
Kerja sama itu dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, saat Jokowi berkunjung ke Kota Kupang, 28 April lalu.
Konsekuensi kerja sama itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menyediakan 823 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan sapi di Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur Thobias Uly mengatakan, jenis sapi yang disediakan adalah ongole dan sapi bali. Menurut dia, populasi sapi bali berada di enam kabupaten daratan Timor, di antaranya Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu dan Malaka.
Sedangkan sapi ongole berada di daratan Sumba serta Rote, dan dikembangkan di daratan Flores, seperti di Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Manggarai, serta di Pulau Sumba.
"Setiap tahun, NTT mengirimkan sapi hidup ke Jakarta dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan daging di daerah itu. Sesuai plafon setiap tahun kami kirim 60 ribu ke luar daerah," katanya.
DKI Jakarta, katanya, kekurangan daging sehingga harus dipasok termasuk dari NTT untuk memenuhi kebutuhan daging. Namun selama ini sapi yang dikirim dalam bentuk sapi hidup.
Pengiriman sapi ke luar daerah ini sudah dibatasi, karena sapi yang dikirim hanya sapi potong jantan, sedangkan betina produktif tidak dikirim. "Karena itu, kami butuh investasi," katanya.
Menurut Thobias, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menentapkan kuota antarpulau sapi agar tidak mengganggu produktivitas pembiakan sapi di provinsi penyangga kebutuhan daging nasional itu.
"Untuk 2013, kuota sapi yang akan diantarpulaukan berjumlah 53 ribu ekor dengan daerah tujuan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur," katanya.
"Bantuan itu sebagai bentuk nyata kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bidang peternakan," kata Wali Kota Kupang Jonas Salean yang dihubungi di kupang, Jumat.
Dia mengatakan, pemberian bantuan anggaran sebesar itu sebagai tindak lanjut kerja sama Pemerintah Provinsi NTT dan DKI dalam penyediaan ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di ibu kota negara tersebut.
Menurut Jonas, Pemerintah Kota Kupang segera membangun sebuah RPH berstandar nasional di atas lahan milik pemerintah di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima. RPH itu nantinya akan menjadi sentra pemotongan ternak sapi di Kota Kupang.
"Nantinya RPH yang sudah ada di sejumlah pasar tradisional akan dijadikan sebagai RPH khusus babi, sedangkan untuk sapi dialihkan aktivitasnya ke RPH yang baru tersebut," kata Jonas.
Kebijakan pemindahan itu, menurut mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu, untuk memisahkan secara jelas RPH untuk sapi dan babi, sehingga lebih layak dikonsumsi.
Menurut Jonas, memang selama ini sudah ada pemisahan RPH untuk dua jenis ternak masing-masing sapi dan babi, namun masih berdekatan, di kompleks lokasi pasar tradisional. Karena itu ada kebijakan pemerintah untuk memindahkannya sehingga lebih nyaman dan aman.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dalam penyediaan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging bagi warga di ibu kota RI itu.
Kerja sama itu dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, saat Jokowi berkunjung ke Kota Kupang, 28 April lalu.
Konsekuensi kerja sama itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus menyediakan 823 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan sapi di Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Dinas Peternakan Nusa Tenggara Timur Thobias Uly mengatakan, jenis sapi yang disediakan adalah ongole dan sapi bali. Menurut dia, populasi sapi bali berada di enam kabupaten daratan Timor, di antaranya Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu dan Malaka.
Sedangkan sapi ongole berada di daratan Sumba serta Rote, dan dikembangkan di daratan Flores, seperti di Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Manggarai, serta di Pulau Sumba.
"Setiap tahun, NTT mengirimkan sapi hidup ke Jakarta dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan daging di daerah itu. Sesuai plafon setiap tahun kami kirim 60 ribu ke luar daerah," katanya.
DKI Jakarta, katanya, kekurangan daging sehingga harus dipasok termasuk dari NTT untuk memenuhi kebutuhan daging. Namun selama ini sapi yang dikirim dalam bentuk sapi hidup.
Pengiriman sapi ke luar daerah ini sudah dibatasi, karena sapi yang dikirim hanya sapi potong jantan, sedangkan betina produktif tidak dikirim. "Karena itu, kami butuh investasi," katanya.
Menurut Thobias, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menentapkan kuota antarpulau sapi agar tidak mengganggu produktivitas pembiakan sapi di provinsi penyangga kebutuhan daging nasional itu.
"Untuk 2013, kuota sapi yang akan diantarpulaukan berjumlah 53 ribu ekor dengan daerah tujuan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur," katanya.