Manila (Antara/AFP) - Presiden Filipina Benigno Aquino pada Senin secara resmi menerima rancangan undang-undang, yang merupakan langkah penting menuju pembentukan wilayah otonomi bagi kelompok kecil Muslim, menyusul kesepakatan perdamaian.
Aquino menerima undang-undang dasar Bangsamoro dari panitia khusus peralihan pimpinan perwakilan Fron Pembebasan Islam Moro (MILF), yang sebelumnya merupakan kelompok pemberontak utama di negara berpenduduk sebagian besar penganut Katolik itu.
UU tersebut akan mempercepat proses pembentukan wilayah otonomi sebagai bagian dari proses perdamaian untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa dan menelan puluhan ribu jiwa.
Pada Maret, MILF menandatangani kesepakatan bersejarah untuk mengakhiri konflik terlama dan paling mematikan di Asia itu, dan berjanji untuk meletakkan senjata jika diberi wilayah otonomi di selatan Filipina.
Sebagai bagian dari kesepakatan ini, dibentuklah komite transisi yang menyusun UU yang mendasari wilayah otonomi itu.
Jurubicara kepresidenan Abigail Valte mengatakan rancangan UU itu akan menjawab tantangan hukum dari kelompok yang menentang perjanjian damai itu.
"Beberapa kelompok sudah menyatakan niat mereka untuk menantang UU Dasar Bangsamoro," kata Valte.
"Panel telah meyakinkan bahwa mereka memiliki panduan hukum yang sesuai sementara (RUU) disusun dan bahwa UU itu siap menghadapi pemeriksaan ketat," tambah dia.
Aquino mengatakan ia akan mengajukan RUU tersebut kepada Kongres sehingga badan legislatif itu bisa meloloskannya, idealnya pada akhir tahun ini.
Ini akan memberi cukup waktu untuk mengambil langkah lain seperti pemungutan suara lokal untuk menentukan bagian mana di negara tersebut yang akan dimasukkan dalam wilayah otonomi.
Pemerintah berharap seluruh proses tersebut akan selesai sebelum presiden turun jabatan pada pertengahan 2016.
Meski demikian para politisi Kristen diperkirakan akan menentang RUU terseut sementara kelompok garis keras Muslim mengatakan mereka tidak akan berhenti berjuang bagi sebuah negara Islam merdeka di wilayah selatan.
Wilayah otonomi itu tidak bisa dibentuk tanpa UU tersebut, namun tidak ada jaminan bahwa Aquino bisa mendapatkan dukungan mayoritas di Kongres dalam masalah sangat peka tersebut.
Aquino menerima undang-undang dasar Bangsamoro dari panitia khusus peralihan pimpinan perwakilan Fron Pembebasan Islam Moro (MILF), yang sebelumnya merupakan kelompok pemberontak utama di negara berpenduduk sebagian besar penganut Katolik itu.
UU tersebut akan mempercepat proses pembentukan wilayah otonomi sebagai bagian dari proses perdamaian untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa dan menelan puluhan ribu jiwa.
Pada Maret, MILF menandatangani kesepakatan bersejarah untuk mengakhiri konflik terlama dan paling mematikan di Asia itu, dan berjanji untuk meletakkan senjata jika diberi wilayah otonomi di selatan Filipina.
Sebagai bagian dari kesepakatan ini, dibentuklah komite transisi yang menyusun UU yang mendasari wilayah otonomi itu.
Jurubicara kepresidenan Abigail Valte mengatakan rancangan UU itu akan menjawab tantangan hukum dari kelompok yang menentang perjanjian damai itu.
"Beberapa kelompok sudah menyatakan niat mereka untuk menantang UU Dasar Bangsamoro," kata Valte.
"Panel telah meyakinkan bahwa mereka memiliki panduan hukum yang sesuai sementara (RUU) disusun dan bahwa UU itu siap menghadapi pemeriksaan ketat," tambah dia.
Aquino mengatakan ia akan mengajukan RUU tersebut kepada Kongres sehingga badan legislatif itu bisa meloloskannya, idealnya pada akhir tahun ini.
Ini akan memberi cukup waktu untuk mengambil langkah lain seperti pemungutan suara lokal untuk menentukan bagian mana di negara tersebut yang akan dimasukkan dalam wilayah otonomi.
Pemerintah berharap seluruh proses tersebut akan selesai sebelum presiden turun jabatan pada pertengahan 2016.
Meski demikian para politisi Kristen diperkirakan akan menentang RUU terseut sementara kelompok garis keras Muslim mengatakan mereka tidak akan berhenti berjuang bagi sebuah negara Islam merdeka di wilayah selatan.
Wilayah otonomi itu tidak bisa dibentuk tanpa UU tersebut, namun tidak ada jaminan bahwa Aquino bisa mendapatkan dukungan mayoritas di Kongres dalam masalah sangat peka tersebut.