Kupang, (Antara News) - Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur mulai menerapkan siaga satu pengawasan di masa tenang, untuk menjaga kondisi jelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 agar tetap aman, damai dan tenang.
"Pengwasan yang dilakukan semakin intensif untuk menghindari kemungkinan pelanggaran yang mungkin saja masih dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif hingga hari pencoblosan nanti," kata Juru Bicara Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna di Kupang, Minggu.
Dia mengakau, siaga satu dengan penerapan pengawasan intensif itu dilakukan dengan menggerakan seluruh perangkat pengawas (ad hock) di tingkat pengawas kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan, unsur petugas pemantau lapangan (PPL), relawan pengawas, jaringan badan pengawas untuk pengawasan serta sejumlah komponen masyarakat lainnya yang tersebar di seluruh wilayah provinsi kepulauan itu.
"Kita sudah minta semua unsur pengawas di lapangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan arahan aturan, tugas dan fungsi, sehingga tidak terjadi benturan di lapangan yang justru memantik kekacauan," katanya.
Dia mengaku, seluruh perangkat pengawas yang telah disebar di seluruh wilayah provinsi itu, mencapai 20 ribu orang, yang bertugas hingga ke pelosok daerah. Ini dimaksudkan agar pemantauan bisa dilakukan secara lebih baik dan lebih teliti hingga ke tempat terpencil.
Kendatipun demikian, lanjut jemris, kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat dan seluruh partai politik peserta pemilu dan calon legislatif yang bertarung, sangat diperlukan. Hal ini untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin saja akan dilakukan.
"Saya kira jika setiap kita memiliki kesadaran penuh untuk tidak lagi melakukan pelanggaran di masa tenang ini, maka kondisi keamanan dan kedamaian pasti akan tercipta hingga pelaksanaan dan penghitungan nanti," kata Jemris.
Partai politik dan calon legislatif, diminta untuk mematuhi agenda dan tata aturan yang berlaku, untuk tidak lagi melakukan sejumlah kegiatan yang berpotensi pelanggaran, demi menjamin keberlangsungan kegiatan pelaksanaan pemilu yang lebih baik, aman dan damai.
Dia mengimbau kepada seluruh jajaran partai politik peserta pemilu, untuk menertibkan sejumlah atribut yang masih terpasang, demi penghormatan terhadap aturan yang ada.
"Kita tidak mau ada pelanggaran di masa tenang. Agar partai politik bisa menghormati semua proses dan tahapan yang sudah ada," katanya.
Masyarakat kata Jemris, diminta untuk berpartisipasi menjaga dan mengawasi sejumlah aktivitas di lingkungan masing-masing, sehingga tidak sebaliknya menjadi 'korban' pemanfaatan calon legislatif dalam upaya melakukan pelanggaran di masa tenang ini. "Kita butuh kerja sama semua pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan sebuah proses demokrasi yang lebih baik dan bermartabat," kata Jemris.
"Pengwasan yang dilakukan semakin intensif untuk menghindari kemungkinan pelanggaran yang mungkin saja masih dilakukan oleh partai politik atau calon legislatif hingga hari pencoblosan nanti," kata Juru Bicara Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur, Jemris Fointuna di Kupang, Minggu.
Dia mengakau, siaga satu dengan penerapan pengawasan intensif itu dilakukan dengan menggerakan seluruh perangkat pengawas (ad hock) di tingkat pengawas kabupaten/kota hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan, unsur petugas pemantau lapangan (PPL), relawan pengawas, jaringan badan pengawas untuk pengawasan serta sejumlah komponen masyarakat lainnya yang tersebar di seluruh wilayah provinsi kepulauan itu.
"Kita sudah minta semua unsur pengawas di lapangan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan arahan aturan, tugas dan fungsi, sehingga tidak terjadi benturan di lapangan yang justru memantik kekacauan," katanya.
Dia mengaku, seluruh perangkat pengawas yang telah disebar di seluruh wilayah provinsi itu, mencapai 20 ribu orang, yang bertugas hingga ke pelosok daerah. Ini dimaksudkan agar pemantauan bisa dilakukan secara lebih baik dan lebih teliti hingga ke tempat terpencil.
Kendatipun demikian, lanjut jemris, kerja sama semua pihak, termasuk masyarakat dan seluruh partai politik peserta pemilu dan calon legislatif yang bertarung, sangat diperlukan. Hal ini untuk meminimalisir pelanggaran yang mungkin saja akan dilakukan.
"Saya kira jika setiap kita memiliki kesadaran penuh untuk tidak lagi melakukan pelanggaran di masa tenang ini, maka kondisi keamanan dan kedamaian pasti akan tercipta hingga pelaksanaan dan penghitungan nanti," kata Jemris.
Partai politik dan calon legislatif, diminta untuk mematuhi agenda dan tata aturan yang berlaku, untuk tidak lagi melakukan sejumlah kegiatan yang berpotensi pelanggaran, demi menjamin keberlangsungan kegiatan pelaksanaan pemilu yang lebih baik, aman dan damai.
Dia mengimbau kepada seluruh jajaran partai politik peserta pemilu, untuk menertibkan sejumlah atribut yang masih terpasang, demi penghormatan terhadap aturan yang ada.
"Kita tidak mau ada pelanggaran di masa tenang. Agar partai politik bisa menghormati semua proses dan tahapan yang sudah ada," katanya.
Masyarakat kata Jemris, diminta untuk berpartisipasi menjaga dan mengawasi sejumlah aktivitas di lingkungan masing-masing, sehingga tidak sebaliknya menjadi 'korban' pemanfaatan calon legislatif dalam upaya melakukan pelanggaran di masa tenang ini. "Kita butuh kerja sama semua pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan sebuah proses demokrasi yang lebih baik dan bermartabat," kata Jemris.