Makassar, (Antara News) - DPRD Kota Makassar akan membahas tambang liar di Kecamatan Antang yang sangat meresahkan warga setempat dalam rapat paripurna penyampaian laporan pelaksanaan hasil reses kedua masa sidang kedua tahun 2013-2014.
"Salah satu permasalahan serius yang akan kita bahas dalam rapat paripurna pekan depan itu adalah masalah tambang liar di Kecamatan Antang," ujar Ketua Reses DPRD Dapil IV Makassar dari Fraksi PAN Hamzah Hamid di Makassar, Sabtu.
Dia menyebutkan, aktivitas pertambangan liar di Kecamatan Antang itu sudah mulai meresahkan warga sejak pertama dilakukannya penambangan dan itu dikuatkan saat dilakukannya reses oleh sejumlah anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Manggala dan Panakkukang.
Aspirasi masyarakat Antang lebih banyak pada aktivitas penambangan liar itu dan mereka meminta kepada anggota DPRD Makassar dari Dapil IV agar menyampaikannya ke Pemerintah Kota Makassar agar segera memberikan sanksi tegas kepada penambang liar itu.
"Kami menyerap aspirasi di wilayah Antang, Kecamatan Manggala. Di sana ada dugaan aktivitas tambang liar yang dilakukan masyarakat. Kami sepakat untuk dimasukkan dalam laporan reses yang akan disampaikan di hadapan Wali Kota Makassar melalui paripurna Senin depan," katanya.
Hamzah mengaku, berdasarkan laporan warga aktivitas tambang liar tersebut sudah berjalan sejak lama dan dinilai potensi berdampak pada kerusakan lingkungan.
Untuk itu, anggota dewan dapil setempat sepakat untuk mendesak Pemkot Makassar agar membentuk tim investigasi terkait aktivitas tambang yang diduga besar tanpa mengantongi izin tersebut.
"Rekomendasi reses kami meminta agar Pemkot membentuk tim investigasi untuk mencari tahu sejak kapan aktivitas tambang disana. Kendati mereka berdalih untuk pembukaan lahan perumahan tapi bisa jadi itu terjadi belakangan setelah mereka mengambil banyak keuntungan dari galian yang awalnya bukit itu," jelasnya.
Anggota Dewan dapil setempat lainnya, Nurmiati, dari Partai Hanura membenarkan, jika persoalan dugaan tambang liar masuk dalam laporan reses di paripurna Senin depan. Anggota Komisi B Bidang Ekonomi ini juga menyampaikan beberapa persoalan lain yang ikut menjadi fokus reses di wilayahnya.
"Kita masukkan persoalan tambang. Di samping beberapa masalah lain seperti peningkatan infrastruktur dan rencana destinasi Balang Tonjong juga menjadi fokus kami," terang Nurmiati.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Ilham Areif Sirajuddin berang setelah mengetahui dan mendapat laporan langsung dari masyarakat terkait masih beraktivitasnya penambangan liar di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.
"Saya selama beberapa hari ini mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penambangan liar di Kelurahan Antang, makanya saya minta kepada semua yang terkait untuk melakukan penindakan," tegasnya saat memimpin rapat koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Makassar.
Wali Kota Makassar dua periode itu menginstruksikan kepada para penambang untuk segera menutup aktivitas penambangan liarnya di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.
"Aktivitas penambangan liar harus dihentikan. Selain karena tidak mengantongi izin lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar, aktivitas penambangan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan di sekitar lokasi penambangan," katanya.
"Salah satu permasalahan serius yang akan kita bahas dalam rapat paripurna pekan depan itu adalah masalah tambang liar di Kecamatan Antang," ujar Ketua Reses DPRD Dapil IV Makassar dari Fraksi PAN Hamzah Hamid di Makassar, Sabtu.
Dia menyebutkan, aktivitas pertambangan liar di Kecamatan Antang itu sudah mulai meresahkan warga sejak pertama dilakukannya penambangan dan itu dikuatkan saat dilakukannya reses oleh sejumlah anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Manggala dan Panakkukang.
Aspirasi masyarakat Antang lebih banyak pada aktivitas penambangan liar itu dan mereka meminta kepada anggota DPRD Makassar dari Dapil IV agar menyampaikannya ke Pemerintah Kota Makassar agar segera memberikan sanksi tegas kepada penambang liar itu.
"Kami menyerap aspirasi di wilayah Antang, Kecamatan Manggala. Di sana ada dugaan aktivitas tambang liar yang dilakukan masyarakat. Kami sepakat untuk dimasukkan dalam laporan reses yang akan disampaikan di hadapan Wali Kota Makassar melalui paripurna Senin depan," katanya.
Hamzah mengaku, berdasarkan laporan warga aktivitas tambang liar tersebut sudah berjalan sejak lama dan dinilai potensi berdampak pada kerusakan lingkungan.
Untuk itu, anggota dewan dapil setempat sepakat untuk mendesak Pemkot Makassar agar membentuk tim investigasi terkait aktivitas tambang yang diduga besar tanpa mengantongi izin tersebut.
"Rekomendasi reses kami meminta agar Pemkot membentuk tim investigasi untuk mencari tahu sejak kapan aktivitas tambang disana. Kendati mereka berdalih untuk pembukaan lahan perumahan tapi bisa jadi itu terjadi belakangan setelah mereka mengambil banyak keuntungan dari galian yang awalnya bukit itu," jelasnya.
Anggota Dewan dapil setempat lainnya, Nurmiati, dari Partai Hanura membenarkan, jika persoalan dugaan tambang liar masuk dalam laporan reses di paripurna Senin depan. Anggota Komisi B Bidang Ekonomi ini juga menyampaikan beberapa persoalan lain yang ikut menjadi fokus reses di wilayahnya.
"Kita masukkan persoalan tambang. Di samping beberapa masalah lain seperti peningkatan infrastruktur dan rencana destinasi Balang Tonjong juga menjadi fokus kami," terang Nurmiati.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Ilham Areif Sirajuddin berang setelah mengetahui dan mendapat laporan langsung dari masyarakat terkait masih beraktivitasnya penambangan liar di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.
"Saya selama beberapa hari ini mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas penambangan liar di Kelurahan Antang, makanya saya minta kepada semua yang terkait untuk melakukan penindakan," tegasnya saat memimpin rapat koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Makassar.
Wali Kota Makassar dua periode itu menginstruksikan kepada para penambang untuk segera menutup aktivitas penambangan liarnya di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala.
"Aktivitas penambangan liar harus dihentikan. Selain karena tidak mengantongi izin lingkungan hidup dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Makassar, aktivitas penambangan tersebut juga berpotensi merusak lingkungan di sekitar lokasi penambangan," katanya.