Manado (Antara News) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara memperkirakan sekitar 6.800 warga korban banjir di Kota Manado masih berada di tempat pengungsian tersebar di sejumlah titik.
"Mereka berada di rumah-rumah ibadah, sekolah, serta tempat lainnya yang bisa dijadikan lokasi ungsian. Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado untuk data riilnya," kata Kepala BPBD Sulut Noldy Liow di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, rata-rata warga yang masih menetap di tempat pengungsian akibat rumah tempat tinggal rusak berat atau hilang ketika disapu banjir bandang pada Rabu (15/1).
Saat ini, warga korban bencana sangat membutuhkan makanan, alat-alat rumah tangga serta kompor, namun akan didistribusikan pemerintah daerah bila rumah-rumah penduduk sudah bersih dan layak huni, katanya. "Untuk stok makan minum berada di bawah kendali langsung dinas sosial provinsi. Tapi kami rasa masih cukup memenuhi kebutuhan warga. Penanganan pengungsi masih kami lakukan walaupun sudah berada pada masa transisi," kata dia.
Dia mengatakan, upaya melakukan pembersihan kota masih menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kota, walaupun masa tanggap darurat Kota Manado diperpanjang hingga Sabtu (15/2).
Masih diperpanjang masa tanggap darurat ini, kata dia, relevan dengan kondisi perkotaan yang membutuhkan penanganan kebersihan, karena pascabanjir lalu masih tersisa sampah maupun lumpur di rumah penduduk, kantor pemerintah dan swasta, sekolah bahkan ruas jalan penghubung. "Jadi kegiatan-kegiatan yang belum selesai di masa tanggap darurat seperti pembersihan dan penanganan pengungsi masih kita lakukan. Air bersih masih terus dikerahkan untuk membantu daerah-daerah yang sulit pasokan," katanya.
Banjir bandang dan tanah longsor di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Utara sejak Rabu (15/1)menyebabkan 25 orang meninggal, delapan orang berhasil selamat, lima orang masih dirawat di rumah sakit serta 27 orang dinyatakan hilang. Enam korban meninggal di antaranya berasal dari Kota Manado. ***3***
Kepala BPBD Sulut Noldy Liow juga mengatakan semua bantuan yang diterima pemerintah provinsi dipertanggungjawabkan secara transparan. "Inspektorat provinsi sudah pasti akan mengaudit pertanggungjawaban bantuan yang diberikan lembaga pemerintah, swasta ataupun perorangan. Ada transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan ini," katanya.
Dia mengatakan, bantuan uang yang diberikan masyarakat nonpemerintah sebesar Rp1,226 miliar dan masih tersisa saldo sebesar Rp960 juta, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyerahkan bantuan di tahap awal sebesar Rp700 juta.
Bantuan ini, kata dia, telah disalurkan ke enam kabupaten dan kota serta Pemprov Sulawesi Utara masing-masing sebesar Rp100 juta."Penyalurannya telah sesuai dengan aturan, dan dibagi kepada kabupaten dan kota yang terkena bencana," katanya.
Dia menambahkan, bila ditotalkan jumlah bantuan yang diberikan BNPB telah mencapai Rp3 miliar dari rencana bantuan sebesar Rp10 miliar, sementara sisanya akan dikucurkan secara bertahap. "Anggaran sebesar tiga miliar rupiah dari BNPB dialokasikan untuk pembiayaan makan minum, operasional alat-alat berat dalam rangka pembersihan pascabencana, serta penyewaan kendaraan truk pengangkut material sampah dan lumpur," katanya.
Menurut dia, walaupun bantuan dari BNPB baru sebesar Rp100 juta, namun bila dikalkulasi, jumlah bantuan yang telah disalurkan pemerintah provinsi bagi Kota Manado untuk pembiayaan alat berat, kendaraan truk, tong air dan bantuan yang dibutuhkan lainnya telah mencapai Rp3,2 miliar.
Banjir bandang dan tanah longsor di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Utara sejak Rabu (15/1) lalu menyebabkan 25 orang meninggal, delapan orang berhasil selamat, lima orang masih dirawat di rumah sakit serta 27 orang dinyatakan hilang.
"Mereka berada di rumah-rumah ibadah, sekolah, serta tempat lainnya yang bisa dijadikan lokasi ungsian. Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Manado untuk data riilnya," kata Kepala BPBD Sulut Noldy Liow di Manado, Selasa.
Dia mengatakan, rata-rata warga yang masih menetap di tempat pengungsian akibat rumah tempat tinggal rusak berat atau hilang ketika disapu banjir bandang pada Rabu (15/1).
Saat ini, warga korban bencana sangat membutuhkan makanan, alat-alat rumah tangga serta kompor, namun akan didistribusikan pemerintah daerah bila rumah-rumah penduduk sudah bersih dan layak huni, katanya. "Untuk stok makan minum berada di bawah kendali langsung dinas sosial provinsi. Tapi kami rasa masih cukup memenuhi kebutuhan warga. Penanganan pengungsi masih kami lakukan walaupun sudah berada pada masa transisi," kata dia.
Dia mengatakan, upaya melakukan pembersihan kota masih menjadi wewenang pemerintah provinsi dan kota, walaupun masa tanggap darurat Kota Manado diperpanjang hingga Sabtu (15/2).
Masih diperpanjang masa tanggap darurat ini, kata dia, relevan dengan kondisi perkotaan yang membutuhkan penanganan kebersihan, karena pascabanjir lalu masih tersisa sampah maupun lumpur di rumah penduduk, kantor pemerintah dan swasta, sekolah bahkan ruas jalan penghubung. "Jadi kegiatan-kegiatan yang belum selesai di masa tanggap darurat seperti pembersihan dan penanganan pengungsi masih kita lakukan. Air bersih masih terus dikerahkan untuk membantu daerah-daerah yang sulit pasokan," katanya.
Banjir bandang dan tanah longsor di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Utara sejak Rabu (15/1)menyebabkan 25 orang meninggal, delapan orang berhasil selamat, lima orang masih dirawat di rumah sakit serta 27 orang dinyatakan hilang. Enam korban meninggal di antaranya berasal dari Kota Manado. ***3***
Kepala BPBD Sulut Noldy Liow juga mengatakan semua bantuan yang diterima pemerintah provinsi dipertanggungjawabkan secara transparan. "Inspektorat provinsi sudah pasti akan mengaudit pertanggungjawaban bantuan yang diberikan lembaga pemerintah, swasta ataupun perorangan. Ada transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan ini," katanya.
Dia mengatakan, bantuan uang yang diberikan masyarakat nonpemerintah sebesar Rp1,226 miliar dan masih tersisa saldo sebesar Rp960 juta, sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyerahkan bantuan di tahap awal sebesar Rp700 juta.
Bantuan ini, kata dia, telah disalurkan ke enam kabupaten dan kota serta Pemprov Sulawesi Utara masing-masing sebesar Rp100 juta."Penyalurannya telah sesuai dengan aturan, dan dibagi kepada kabupaten dan kota yang terkena bencana," katanya.
Dia menambahkan, bila ditotalkan jumlah bantuan yang diberikan BNPB telah mencapai Rp3 miliar dari rencana bantuan sebesar Rp10 miliar, sementara sisanya akan dikucurkan secara bertahap. "Anggaran sebesar tiga miliar rupiah dari BNPB dialokasikan untuk pembiayaan makan minum, operasional alat-alat berat dalam rangka pembersihan pascabencana, serta penyewaan kendaraan truk pengangkut material sampah dan lumpur," katanya.
Menurut dia, walaupun bantuan dari BNPB baru sebesar Rp100 juta, namun bila dikalkulasi, jumlah bantuan yang telah disalurkan pemerintah provinsi bagi Kota Manado untuk pembiayaan alat berat, kendaraan truk, tong air dan bantuan yang dibutuhkan lainnya telah mencapai Rp3,2 miliar.
Banjir bandang dan tanah longsor di enam kabupaten dan kota di Sulawesi Utara sejak Rabu (15/1) lalu menyebabkan 25 orang meninggal, delapan orang berhasil selamat, lima orang masih dirawat di rumah sakit serta 27 orang dinyatakan hilang.