Kendari, (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam meresmikan beroperasinya Biro Layanan Pengadaan (BLP) Barang/Jasa Provinsi Sultra, Senin (3/2) malam, di Hotel Grand Clarion Kendari.
Gubernur mengatakan, BLP sebagai biro yang secara khusus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Inovasi pembentukan biro ini, katanya, merupakan hasil kerja sama Pemprov Sultra, Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa yang bertajuk "Peningkatan Efisiensi Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa".
"Mulai tahun 2014 ini, pengadaan barang/jasa di Pemprov Sultra akan ditangani secara profesional oleh Biro Layanan Pengadaan. Tidak ada lagi lelang di masing-masing SKPD," katanya.
Selama tahun 2013, katanya, Pemprov Sultra berhasil melakukan efisiensi dari pengadaan barang/jasa sebesar Rp15,2 miliar.
"Saya yakin, tahun 2014 ini, efisiensi dari pengadaan barang/jasa bisa mencapai angka di atas Rp50 miliar. Sehingga efisiensi ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Nur Alam.
Kepala Biro Layanan Pengadaan Sultra Faisal Al Habsy mengatakan, pembentukan Biro Layanan Pengadaan merupakan salah satu upaya Pemprov Sultra dalam memberantas praktik KKN di sektor pengadaan barang/jasa.
Dengan pengadaan barang/jasa yang terpadu dan terpusat di Biro Layanan Pengadaan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sultra.
"Dengan terpusat di Biro Layanan Pengadaan, proses pengadaan barang/jasa akan lebih mudah untuk diawasi sehingga terbebas dari intervensi oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Faisal Al Habsy.
Direktur B_Trust Siswanda mengatakan B_trust yang didukung Uni Eropa telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pembentukan Biro Layanan Pengdaan ini.
"Mulai dari penyusunan `grand design` kelembagaan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, rekrutmen dan pelatihan calon tenaga ahli pengadaan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam rangka membantu Pemprov Sultra untuk melakukan reformasi di sektor pengadaan barang/jasa," kata Siswanda.
Peresmian BLP Sultra tersebut dihadiri sekitar 100 undangan yang terdiri atas pimpinan SKPD, para kepala ULP kabupaten/kota se-Sultra, DPRD, media massa dan perwakilan asosiasi penyedia barang/jasa.
Gubernur mengatakan, BLP sebagai biro yang secara khusus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.
Inovasi pembentukan biro ini, katanya, merupakan hasil kerja sama Pemprov Sultra, Bandung Trust Advisory Group (B_Trust) dan Uni Eropa yang bertajuk "Peningkatan Efisiensi Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa".
"Mulai tahun 2014 ini, pengadaan barang/jasa di Pemprov Sultra akan ditangani secara profesional oleh Biro Layanan Pengadaan. Tidak ada lagi lelang di masing-masing SKPD," katanya.
Selama tahun 2013, katanya, Pemprov Sultra berhasil melakukan efisiensi dari pengadaan barang/jasa sebesar Rp15,2 miliar.
"Saya yakin, tahun 2014 ini, efisiensi dari pengadaan barang/jasa bisa mencapai angka di atas Rp50 miliar. Sehingga efisiensi ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Nur Alam.
Kepala Biro Layanan Pengadaan Sultra Faisal Al Habsy mengatakan, pembentukan Biro Layanan Pengadaan merupakan salah satu upaya Pemprov Sultra dalam memberantas praktik KKN di sektor pengadaan barang/jasa.
Dengan pengadaan barang/jasa yang terpadu dan terpusat di Biro Layanan Pengadaan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sultra.
"Dengan terpusat di Biro Layanan Pengadaan, proses pengadaan barang/jasa akan lebih mudah untuk diawasi sehingga terbebas dari intervensi oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Faisal Al Habsy.
Direktur B_Trust Siswanda mengatakan B_trust yang didukung Uni Eropa telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pembentukan Biro Layanan Pengdaan ini.
"Mulai dari penyusunan `grand design` kelembagaan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, rekrutmen dan pelatihan calon tenaga ahli pengadaan. Berbagai kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen kami dalam rangka membantu Pemprov Sultra untuk melakukan reformasi di sektor pengadaan barang/jasa," kata Siswanda.
Peresmian BLP Sultra tersebut dihadiri sekitar 100 undangan yang terdiri atas pimpinan SKPD, para kepala ULP kabupaten/kota se-Sultra, DPRD, media massa dan perwakilan asosiasi penyedia barang/jasa.