Beijing (Antara News) - Pemerintah Hong Kong bersedia menyiapkan fasilitas publik untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di daerah otonomi khusus tersebut.
Konsul Muda Penerangan Sosial Budaya KJRI Hong Kong Sam Ariyadi kepada Antara di Beijing, Jumat, mengatakan fasilitas publik yang disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu 2014 itu adalah Lapangan Victoria.
Pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di fasilitas publik itu, karena kantor perwakilan Konsul Jenderal RI di Hong Kong tidak memiliki halaman.
"Untuk Pemilu 2014 KJRI akan membuat 12 TPS di Hong Kong bagi masyarakat Indonesia yang akan menyalurkan aspirasi politik baik pada Pemilu Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden mendatang," katanya.
Ia mengatakan untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif RI di Hong Kong akan dilaksanakan pada 30 Maret. Terkait itu, KJRI juga tengah menyiapkan berbagai keperluan logistik pemilu seperti bilik suara, kota suara dan sebagainya.
"KJRI juga mulai mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus surat panggilan/lembar konfirmasi kepada 102.265 orang WNI yang berada di Hong Kong dan Makau, tentang tanggal serta tempat pelaksanaan, tata cara pemilu dan sebagainya," tutur Sam.
Karena pelaksanaannya di fasilitas publik maka Pemerintah Hong Kong juga menyiapkan beberapa aparat keamanan. "Kemungkinan besar untuk pengamanan akan dikerahkan dari Distrik Norh Point and Unit VIP Protection, kepolisian Hong Kong," katanya.
Untuk pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di Makau, KJRI Hong Kong juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah Makau agar ada fasilitas publik yang bisa digunakan untuk kegiatan pemilu.
"Rencananya, kami akan menyiapkan tiga bilik suara. Ini sudah ada titik terang, semoga sudah ada keputusan final pada akhir Januari ini," ungkap Sam.
Ia menambahkan untuk pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di Hong Kong, telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang terdiri atas tiga orang. "Mereka akan memberikan peringatan dan rekomendasi kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2014 di Hong Kong dan Makau," kata Sam.
Tentang DPT tambahan, ia mengatakan hingga kini tercatat sekitar 100 orang yang masuk DPT tambahan. "Kemungkinan akan bertambah," ujarnya menambahkan.
Konsul Muda Penerangan Sosial Budaya KJRI Hong Kong Sam Ariyadi kepada Antara di Beijing, Jumat, mengatakan fasilitas publik yang disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu 2014 itu adalah Lapangan Victoria.
Pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di fasilitas publik itu, karena kantor perwakilan Konsul Jenderal RI di Hong Kong tidak memiliki halaman.
"Untuk Pemilu 2014 KJRI akan membuat 12 TPS di Hong Kong bagi masyarakat Indonesia yang akan menyalurkan aspirasi politik baik pada Pemilu Legislatif maupun Presiden dan Wakil Presiden mendatang," katanya.
Ia mengatakan untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif RI di Hong Kong akan dilaksanakan pada 30 Maret. Terkait itu, KJRI juga tengah menyiapkan berbagai keperluan logistik pemilu seperti bilik suara, kota suara dan sebagainya.
"KJRI juga mulai mengirimkan surat pemberitahuan sekaligus surat panggilan/lembar konfirmasi kepada 102.265 orang WNI yang berada di Hong Kong dan Makau, tentang tanggal serta tempat pelaksanaan, tata cara pemilu dan sebagainya," tutur Sam.
Karena pelaksanaannya di fasilitas publik maka Pemerintah Hong Kong juga menyiapkan beberapa aparat keamanan. "Kemungkinan besar untuk pengamanan akan dikerahkan dari Distrik Norh Point and Unit VIP Protection, kepolisian Hong Kong," katanya.
Untuk pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di Makau, KJRI Hong Kong juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah Makau agar ada fasilitas publik yang bisa digunakan untuk kegiatan pemilu.
"Rencananya, kami akan menyiapkan tiga bilik suara. Ini sudah ada titik terang, semoga sudah ada keputusan final pada akhir Januari ini," ungkap Sam.
Ia menambahkan untuk pelaksanaan Pemilu 2014 Indonesia di Hong Kong, telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang terdiri atas tiga orang. "Mereka akan memberikan peringatan dan rekomendasi kepada Bawaslu untuk memberikan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran selama pelaksanaan Pemilu 2014 di Hong Kong dan Makau," kata Sam.
Tentang DPT tambahan, ia mengatakan hingga kini tercatat sekitar 100 orang yang masuk DPT tambahan. "Kemungkinan akan bertambah," ujarnya menambahkan.