Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, sangat kesal ketika mengetahui masih ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum menuntaskan penyusunan rencana strategis (renstra) sebagai acuan pemerintah dalam percepatan pembangunan.
Kekesalan itu disampaikan gubernur usai mendengar laporan dari Kepala Bappeda Sultra, Nasir Andi Baso, dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran 2013 bahwa masih banyak SKPD belum selesaikan Renstra.
"Saya minta kepala Bappeda untuk membuat surat pernyataan bagi seluruh pimpinan SKPD terkait kesiapan menyelesaikan renstra hingga akhir Oktober ini. Biar saya yang akan bantu susun redaksi kalimat pernyataan itu," katanya.
Bila kemudian hari SKPD tersebut belum menyelesaikan renstra secara tuntas, maka yang akan bertanggung jawab adalah pimpinan SKPD yang harus rela kehilangan jabatan. "Buat pernyataan untuk segera selesaikan renstra. Kalau tidak bisa tuntas, tunggu November mendatang saya ganti mereka dari jabatannya saat ini. Ini patut diperhatikan secara serius," katanya.
Gubernur mengaku dalam setiap kesempatan selalu berulang-ulang mengingatkan dan menginstruksikan kepada pimpinan SKPD untuk segera menyelesaikan renstra masing-masing. "Kalau saya saja sebagai gubernur sudah tidak bisa didengar lagi. Lantas siapa lagi yang akan kalian dengar," kesal Nur Alam.
Ia menjelaskan, renstra tersebut juga bertujuan untuk memberikan arah agar tindak terjadi tumpang tindih dengan program lain, seperti program pengentasan kemiskinan dan program umum lain yang cukup banyak dilaksanakan pemerintah daerah.
Kekesalan itu disampaikan gubernur usai mendengar laporan dari Kepala Bappeda Sultra, Nasir Andi Baso, dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran 2013 bahwa masih banyak SKPD belum selesaikan Renstra.
"Saya minta kepala Bappeda untuk membuat surat pernyataan bagi seluruh pimpinan SKPD terkait kesiapan menyelesaikan renstra hingga akhir Oktober ini. Biar saya yang akan bantu susun redaksi kalimat pernyataan itu," katanya.
Bila kemudian hari SKPD tersebut belum menyelesaikan renstra secara tuntas, maka yang akan bertanggung jawab adalah pimpinan SKPD yang harus rela kehilangan jabatan. "Buat pernyataan untuk segera selesaikan renstra. Kalau tidak bisa tuntas, tunggu November mendatang saya ganti mereka dari jabatannya saat ini. Ini patut diperhatikan secara serius," katanya.
Gubernur mengaku dalam setiap kesempatan selalu berulang-ulang mengingatkan dan menginstruksikan kepada pimpinan SKPD untuk segera menyelesaikan renstra masing-masing. "Kalau saya saja sebagai gubernur sudah tidak bisa didengar lagi. Lantas siapa lagi yang akan kalian dengar," kesal Nur Alam.
Ia menjelaskan, renstra tersebut juga bertujuan untuk memberikan arah agar tindak terjadi tumpang tindih dengan program lain, seperti program pengentasan kemiskinan dan program umum lain yang cukup banyak dilaksanakan pemerintah daerah.