Mamuju (Antara News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), terkesan belum siap untuk dijadikan kawasan daerah percontohan kegiatan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang telah ditargetkan oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat telah menetapkan Sulbar menjadi salah satu pilot project atau percontohan realisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini tantangan karena daerah kita rasanya belum terlalu siap karena minimnya sarana dan prasarana yang ada di RSUD," kata Direktur RSUD Regional Sulbar, dr. Suparman di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, minimnya sarana dan prasarana tentu akan menyulitkan daerah ini mampu mensukseskan program BPJS yang bakal baru berjalan efektif di tahun 2014.
Karena itu kata dia, dukungan anggaran sangat diharapkan dalam mendukung penuntasan proyek pembangunan gedung termasuk penyiapan sarana dan prasarana kelengkapan di RSUD.
Hal lain yang menjadi kendala kata dia, kurangnya tenaga dokter spesial yang dimiliki RSUD regional, sehingga ikut menghambat proses pelayanan medis di daerah ini.
"Jumlah tenaga dokter spesialis di RSUD regional masih sangat terbatas atau baru dua yang bersatus PGN (Pegawai Negeri Sipil). Yang lainnya kita masih mengandalkan tenaga dokter spesial dari Makassar," ungkapnya.
Karena itu kata dia, RSUD Regional rasanya sulit memberikan pelayanan yang memadai termasuk untuk menjadikan RSUD itu menjadi rumah sakit rujukan di daerah ini.
"Intinya kita belum siap untuk menjadi daerah percontohan terkait program BPSJ kesehatan. Apalagi, jumlah tenaga medis yang belum bisa diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai," ungkapnya.
Program BPJS Kesehatan kata dia, akan dijalankan mulai 1 Januari 2014 yang diharapkan bisa menjawab tantangan itu.
Suparman menyampaikan, BPJS diharapkan mengakomodasi masyarakat secara menyeluruh pada 2019. Khusus di Sulbar, saat ini terdata sebanyak 500 ribu peserta Jamkesmas, sebanyak 250 ribu Jamkesda ditambah kalangan PNS, TNI, dan Polri serta masyarakat lainnya.