Bombana, (ANTARA News) - Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Selasa, mengaku kecewa sejumlah anggota DPRD, khususnya dari daerah pemilihan (Dapil) Poleang, sebab mereka menilai para legislator tersebut tidak maksimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah konstituennya.
Salah satunya adalah Kepala Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Edi Suriadi, yang mengungkapkan rasa kecewanya akibat usulannya untuk memekarkan Gambere menjadi salah satu desa tidak terealisasi dengan alasan adanya moratorium pemekaran wilayah.
"Kami sangat kecewa sebab para anggota DPRD Bombana dari Dapil Poleang itu tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya menjadikan Gambere sebagai salah satu desa," kata Edi.
Menurut dia, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah anggota DPRD khususnya (AM) dari Dapil Poleang, guna membicarakan perjuangan pemekaran atas desa Gambere.
"Pembicaraan untuk memekarkan desa itu, bukan hanya karena inisiatif dari warga, melainkan juga dari mereka Anggota DPRD itu sendiri yang meminta kepada kami (Edi, Red) untuk segera mengusulkan pemekaran wilayah tersebut," katanya.
Setelah usulan pemekaran itu diantar ke anggota DPRD, lanjut Edi, perjuangannya kandas, sebab yang bersangkutan (AM) menyatakan tidak ada pemekaran wilayah terkait dengan adanya moratorium pemekaran wilayah dari Kementrian Dalam Negeri.
"Kami sudah pertanyakan ke DPRD Bombana tentang tidak lolosnya Gambere sebaga salah satu desa pemekaran, sementara semua kriteria yang dipersyaratkan sudah terpenuhi," kata Edi.
Akan tetapi, lanjut Edi, alasan anggota DPRD yang dikemukakan oleh Abadi Makmur yaitu karena adanya moratorium dari Kemendagri yang meminta kepada bupati dan walikota untuk memekarkan wilayah desa mulai dari tahun 2012 sampai 2014 dengan pertimbangan akan diselengarakannya Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Edi mengatakan, alasan yang diungkapkan Abadi Makmur tersebut adalah mengada-ada, sebab dua desa lainnya masing-masing Matabundu dan Analere di Kecamatan Poleang, telah dimekarkan, padahal pengusulan pemekaran wilayahnya bersamaan dengan Gambere.
Oleh karena kejadian tersebut, Edi berharap agar anggota DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat jangan hanya mengobral janji, tetapi harus mampu merealisasikan apa yang diinginkan oleh konstituennya.(Ant).
Salah satunya adalah Kepala Desa Rakadua Kecamatan Poleang Barat Edi Suriadi, yang mengungkapkan rasa kecewanya akibat usulannya untuk memekarkan Gambere menjadi salah satu desa tidak terealisasi dengan alasan adanya moratorium pemekaran wilayah.
"Kami sangat kecewa sebab para anggota DPRD Bombana dari Dapil Poleang itu tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya menjadikan Gambere sebagai salah satu desa," kata Edi.
Menurut dia, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah anggota DPRD khususnya (AM) dari Dapil Poleang, guna membicarakan perjuangan pemekaran atas desa Gambere.
"Pembicaraan untuk memekarkan desa itu, bukan hanya karena inisiatif dari warga, melainkan juga dari mereka Anggota DPRD itu sendiri yang meminta kepada kami (Edi, Red) untuk segera mengusulkan pemekaran wilayah tersebut," katanya.
Setelah usulan pemekaran itu diantar ke anggota DPRD, lanjut Edi, perjuangannya kandas, sebab yang bersangkutan (AM) menyatakan tidak ada pemekaran wilayah terkait dengan adanya moratorium pemekaran wilayah dari Kementrian Dalam Negeri.
"Kami sudah pertanyakan ke DPRD Bombana tentang tidak lolosnya Gambere sebaga salah satu desa pemekaran, sementara semua kriteria yang dipersyaratkan sudah terpenuhi," kata Edi.
Akan tetapi, lanjut Edi, alasan anggota DPRD yang dikemukakan oleh Abadi Makmur yaitu karena adanya moratorium dari Kemendagri yang meminta kepada bupati dan walikota untuk memekarkan wilayah desa mulai dari tahun 2012 sampai 2014 dengan pertimbangan akan diselengarakannya Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Edi mengatakan, alasan yang diungkapkan Abadi Makmur tersebut adalah mengada-ada, sebab dua desa lainnya masing-masing Matabundu dan Analere di Kecamatan Poleang, telah dimekarkan, padahal pengusulan pemekaran wilayahnya bersamaan dengan Gambere.
Oleh karena kejadian tersebut, Edi berharap agar anggota DPRD yang merupakan perwakilan masyarakat jangan hanya mengobral janji, tetapi harus mampu merealisasikan apa yang diinginkan oleh konstituennya.(Ant).