Kendari, (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara, di Kendari, Senin.
Jajaran Pemprov Sultra, dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, HM Saleh Lasata, mewakili Gubernur Sultra, Nur Alam, yang sedang berada di Jakarta.
Wakil Gubernur dalam kesempatan itu, mengatakan, masalah tenaga kerja (TKI) merupakan masalah bangsa yang harus ditangani secara bersama antara pusat daerah.
"Untuk memaksimalkan penangan tersebut, maka perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemeirntah daerah dengan badan atau lembaga yang menangani masalah TKI dalam hal ini BNP2TKI," katanya.
Saleh Lasata mengaku, selama ini dirasakan masih kurang koordinasi antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra dengan perwakilan BNP2TKI yang ada di daerah itu.
"Kondisi ini, bisa merugikan daerah atau tenaga kerja itu sendiri ketika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, selain itu terkadang tidak sama antara data TKI Sultra yang berada di luar negeri antara Disnakertrans dan BNP2TKI," katanya.
Sementara itu, Jumhur Hidayat mengatakan, kunjungan ke SUltra kali ini dalam rangka meningkatkan koordinasi sebaik-baiknya dengan seluruh pemerintah daerah termasuk Pemprov Sultra.
Jumhur juga menyampaikan bahwa berdasarkan jumlah TKI asal Sultra yang berada diluar negeri berada pada urutan 24 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
"Ini artinya sesuatu hal yang positif, karena semakin sedikit yang bekerja ke luar negeri, berarti pemerintah daerah sangat respon dalam hal penyediaan lapangan kerja," katanya.
Menurut Jumhur, tidak semua warga Sultra menjadi TKI berangkat dari daeraha asal, karena ada warga Sultra yang tinggal di daerah lain seperti Jakarta, Makasar dan kota lain.
"Jumlah TKI asal Sultra yang tercatat di BNP2TKI pada tahun 2012 sebanyak 641 orang, meskipun jumlah ini tidak akan sama dengan yangf tercatat di Pemda Sultra. Tetapi hal itulah yang akan kami koordinasikan agar saling melengkapi data," katanya.
Kepala Dinas Nakertrans Sultra, Ilham Latif, dalam kesempatan itu meminta kepada BNP2TKI agar lebih meningkatkan koordinasi antara perwakilan di daerah dengan pemerintah setempat.
"Koordinasi ini harus kita tingkatkan, agar kami bisa mengetahui seberapa besar warga kami yang berada diluar negeri, karena menurut data yang kami miliki, TKI yang berangkat tahun 2012 hanya sekitar 60 orang," katanya.
Sejak tahun 2008 sampai 2012 kata Ilham, jumlah TKI asal Sultra yang terdaftar di Disnakertrans Sultra berjumlah 1.416 orang, sedangkan tahun 2013 baru memberangkatkan 13 orang.
Hadir dalam pertemuan itu, Wakapolda Sultra, Perwakilan Kejati SUltra, Kantor Imigrasi Kendari, SKPD Lingkup SUltra dan rombongan BNP2TKI.(Ant).
Jajaran Pemprov Sultra, dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, HM Saleh Lasata, mewakili Gubernur Sultra, Nur Alam, yang sedang berada di Jakarta.
Wakil Gubernur dalam kesempatan itu, mengatakan, masalah tenaga kerja (TKI) merupakan masalah bangsa yang harus ditangani secara bersama antara pusat daerah.
"Untuk memaksimalkan penangan tersebut, maka perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemeirntah daerah dengan badan atau lembaga yang menangani masalah TKI dalam hal ini BNP2TKI," katanya.
Saleh Lasata mengaku, selama ini dirasakan masih kurang koordinasi antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra dengan perwakilan BNP2TKI yang ada di daerah itu.
"Kondisi ini, bisa merugikan daerah atau tenaga kerja itu sendiri ketika ada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, selain itu terkadang tidak sama antara data TKI Sultra yang berada di luar negeri antara Disnakertrans dan BNP2TKI," katanya.
Sementara itu, Jumhur Hidayat mengatakan, kunjungan ke SUltra kali ini dalam rangka meningkatkan koordinasi sebaik-baiknya dengan seluruh pemerintah daerah termasuk Pemprov Sultra.
Jumhur juga menyampaikan bahwa berdasarkan jumlah TKI asal Sultra yang berada diluar negeri berada pada urutan 24 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.
"Ini artinya sesuatu hal yang positif, karena semakin sedikit yang bekerja ke luar negeri, berarti pemerintah daerah sangat respon dalam hal penyediaan lapangan kerja," katanya.
Menurut Jumhur, tidak semua warga Sultra menjadi TKI berangkat dari daeraha asal, karena ada warga Sultra yang tinggal di daerah lain seperti Jakarta, Makasar dan kota lain.
"Jumlah TKI asal Sultra yang tercatat di BNP2TKI pada tahun 2012 sebanyak 641 orang, meskipun jumlah ini tidak akan sama dengan yangf tercatat di Pemda Sultra. Tetapi hal itulah yang akan kami koordinasikan agar saling melengkapi data," katanya.
Kepala Dinas Nakertrans Sultra, Ilham Latif, dalam kesempatan itu meminta kepada BNP2TKI agar lebih meningkatkan koordinasi antara perwakilan di daerah dengan pemerintah setempat.
"Koordinasi ini harus kita tingkatkan, agar kami bisa mengetahui seberapa besar warga kami yang berada diluar negeri, karena menurut data yang kami miliki, TKI yang berangkat tahun 2012 hanya sekitar 60 orang," katanya.
Sejak tahun 2008 sampai 2012 kata Ilham, jumlah TKI asal Sultra yang terdaftar di Disnakertrans Sultra berjumlah 1.416 orang, sedangkan tahun 2013 baru memberangkatkan 13 orang.
Hadir dalam pertemuan itu, Wakapolda Sultra, Perwakilan Kejati SUltra, Kantor Imigrasi Kendari, SKPD Lingkup SUltra dan rombongan BNP2TKI.(Ant).