Mamuju, (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menganggarkan untuk penanggulangan bencana banjir melalui APBD tahun 2013 sebesar Rp7,7 miliar.
"Alokasi dana untuk penanggulangan bencana banjir di Mamuju telah kita siapkan dalam Rancangan-APBD tahun 2013. Kita berharap, pagu anggaran itu tidak berubah dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana banjir,"kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju, Junda Maulana di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, dana penanggulangan bencana banjir senilai Rp7,7 miliar ini akan melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamuju.
Ia mengatakan, kisarana dana penanggulangan bencana banjir ini sipatnya masih pagu indikatif karena masih dalam proses pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif.
"Program penanggulangan bencana salah satu kegiatan yang skala prioroitas. Apalagi, penataan pemukiman di Mamuju sebagai ibukota provinsi semakin meningkat,"kata dia.
Karena itu kata dia, dukungan anggaran tentu diharapkan mendapatkan respon positif dari teman-teman yang ada di parlemen.
"Penanganan banjir harusnya dilakukan sejak dini. Jika tidak tertangani dengan baik maka dampak bencana banjir akan menjadi persoalan pelik yang dihadapi masyarakat,"kata dia.
Ia menyampaikan, bencana dan lingkungan hidup hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani secara menyeluruh dan terpadu.
Olehnya itu kata dia, perlu dilakukan perbaikan drainase pembenahan seputar hulu sungai serta dibuatkan perencanaan yang matang dalam penanggulangan dampak bencana banjir.
"Kita bisa melihat setiap musim hujan tiba, air dengan mudah menggenangi pemukiman penduduk. Ini yang harus kita perhatikan sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari seperti kondisi kota-kota besar di Indonesia," kata Juanda.(Ant).
"Alokasi dana untuk penanggulangan bencana banjir di Mamuju telah kita siapkan dalam Rancangan-APBD tahun 2013. Kita berharap, pagu anggaran itu tidak berubah dalam mendukung upaya penanggulangan dampak bencana banjir,"kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mamuju, Junda Maulana di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, dana penanggulangan bencana banjir senilai Rp7,7 miliar ini akan melekat pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mamuju.
Ia mengatakan, kisarana dana penanggulangan bencana banjir ini sipatnya masih pagu indikatif karena masih dalam proses pembahasan APBD antara eksekutif dan legislatif.
"Program penanggulangan bencana salah satu kegiatan yang skala prioroitas. Apalagi, penataan pemukiman di Mamuju sebagai ibukota provinsi semakin meningkat,"kata dia.
Karena itu kata dia, dukungan anggaran tentu diharapkan mendapatkan respon positif dari teman-teman yang ada di parlemen.
"Penanganan banjir harusnya dilakukan sejak dini. Jika tidak tertangani dengan baik maka dampak bencana banjir akan menjadi persoalan pelik yang dihadapi masyarakat,"kata dia.
Ia menyampaikan, bencana dan lingkungan hidup hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani secara menyeluruh dan terpadu.
Olehnya itu kata dia, perlu dilakukan perbaikan drainase pembenahan seputar hulu sungai serta dibuatkan perencanaan yang matang dalam penanggulangan dampak bencana banjir.
"Kita bisa melihat setiap musim hujan tiba, air dengan mudah menggenangi pemukiman penduduk. Ini yang harus kita perhatikan sehingga tidak menjadi persoalan di kemudian hari seperti kondisi kota-kota besar di Indonesia," kata Juanda.(Ant).