Bombana, (ANTARA) - Empat Fraksi di DPRD Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, mempertanyakan kepada pihak eksekutif tentang alasan terjadinya penurunan target pendapatan asli daerah (PAD) dari Rp26 miliar lebih menjadi sebesar Rp21 miliar lebih.
Ke empat fraksi di DPRD Bombana tersebut masing-masing Fraksi Partai Amanat Nasional Bersatu, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi Demokrat Indonesia Raya dan Golkar Bersatu menanyakan alasan penurunan target PAD dalam rapat pemandangan umum terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 di kantor DPRD setempat, Kamis.
"Kami tidak terima adanya rencana pihak eksekutif untuk menurunkan target PAD, tanpa didukung dengan alasan obyektif," kata Ketua Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia Raya, Ahmad Yani.
Menurut Yani, rencana menurunkan nominal PAD sudah tidak sesuai dengan komitmen untuk membangun daerah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggapan tersebut diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Fraksi Demokrat Indonesia Raya, La Ode Usman Sandiri yang menyebutkan bahwa payung hukum seperti sejumlah peraturan daerah yang mengatur tentang upaya meningkatkan PAD telah ditetapkan.
"Jadi karena sudah ada sejumlah Peraturan daerah tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi tiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk tidak maksumal dalam upayanya meningkatkan hasil PAD," ujar Usman Sandiri.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Bersatu, Ahmad Mujahid meminta kepada pihak eksekutif untuk melampirkan sebanyak 13 lampiran nota keuangan yang mesti ditampilkan dalam pembahasan RAPBD 2013.
"Ke-13 lampiran tersebut diantaranya adalah Rencana Kerja Anggaran tiap SKPD serta analisis standar harga dan standar kerja SKPD," sebutnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bombana, Manarfa yang ditemui secara terpisah mengatakan target PAD tahun 2013 itu tidak turun melainkan mengalami kenaikan dari tahun 2012.
"Disebut target itu menurun karena pada APBD pokok 2012 target PAD sebesar Rp20 miliar lebih dan pada perubahan anggaran target dinaikkan menjadi Rp26 miliar," jelasnya.
Sementara pada RAPBD pokok 2013 diusulkan target PAD senilai Rp21 miliar, naik sekitar 1 persen dari target PAD dalam APBD pokok tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp20 miliar lebih.
"Jadi target bukan menurun, melainkan mengalami kenaikan sekitar 1 persen, dan realisasi PAD hingga November sudah mencapai Rp20 miliar," imbuhnya.(Ant).
Ke empat fraksi di DPRD Bombana tersebut masing-masing Fraksi Partai Amanat Nasional Bersatu, Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia Raya, Fraksi Demokrat Indonesia Raya dan Golkar Bersatu menanyakan alasan penurunan target PAD dalam rapat pemandangan umum terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2013 di kantor DPRD setempat, Kamis.
"Kami tidak terima adanya rencana pihak eksekutif untuk menurunkan target PAD, tanpa didukung dengan alasan obyektif," kata Ketua Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia Raya, Ahmad Yani.
Menurut Yani, rencana menurunkan nominal PAD sudah tidak sesuai dengan komitmen untuk membangun daerah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggapan tersebut diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Fraksi Demokrat Indonesia Raya, La Ode Usman Sandiri yang menyebutkan bahwa payung hukum seperti sejumlah peraturan daerah yang mengatur tentang upaya meningkatkan PAD telah ditetapkan.
"Jadi karena sudah ada sejumlah Peraturan daerah tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi tiap satuan perangkat kerja daerah (SKPD) untuk tidak maksumal dalam upayanya meningkatkan hasil PAD," ujar Usman Sandiri.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Bersatu, Ahmad Mujahid meminta kepada pihak eksekutif untuk melampirkan sebanyak 13 lampiran nota keuangan yang mesti ditampilkan dalam pembahasan RAPBD 2013.
"Ke-13 lampiran tersebut diantaranya adalah Rencana Kerja Anggaran tiap SKPD serta analisis standar harga dan standar kerja SKPD," sebutnya.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bombana, Manarfa yang ditemui secara terpisah mengatakan target PAD tahun 2013 itu tidak turun melainkan mengalami kenaikan dari tahun 2012.
"Disebut target itu menurun karena pada APBD pokok 2012 target PAD sebesar Rp20 miliar lebih dan pada perubahan anggaran target dinaikkan menjadi Rp26 miliar," jelasnya.
Sementara pada RAPBD pokok 2013 diusulkan target PAD senilai Rp21 miliar, naik sekitar 1 persen dari target PAD dalam APBD pokok tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp20 miliar lebih.
"Jadi target bukan menurun, melainkan mengalami kenaikan sekitar 1 persen, dan realisasi PAD hingga November sudah mencapai Rp20 miliar," imbuhnya.(Ant).