"Bagi partai yang tidak lolos, menurut saya introspeksi diri saja dulu apa betul sudah melengkapi semua persyaratannya, atau malah sebaliknya dokumennya bolong-bolong," ujar Nurul kepada ANTARA di sela-sela Rapimnas IV Partai Golkar, di Jakarta, Selasa.
Anggota Komisi II DPR itu menilai sejauh ini semua proses yang dilakukan KPU dalam verifikasi administrasi berjalan baik dan sudah transparan.
Menurut dia, program Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang sempat dipermasalahkan sebelumnya, juga telah mendapat penjelasan dari KPU bahwa hanya sebagai salah satu alat verifikasi.
"Jadi sudah dijelaskan Sipol bukan alat verifikasi satu-satunya," kata dia.
Dia mengatakan ada ruang untuk menggugat, bagi partai yang tidak puas atas hasil verifikasi KPU, yakni melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
"Mereka bisa melaporkan ke Bawaslu, dan ke PTUN silahkan saja diajukan," kata Nurul.
Di sisi lain, Nurul membantah adanya dugaan praktik intervensi yang dilakukan partai-partai besar di parlemen terhadap KPU. Menurutnya dugaan itu salah.
"Itu tidak benar, tidak ada intervensi. Khususnya dari Golkar, bisa dilihat kami ini tidak diragukan kepengurusan dan keanggotaannya yang mencapai kabupaten," kata Nurul.
Masalah Golkar
Nurul
mengatakan saat ini Golkar telah siap untuk memasuki tahapan verifikasi
faktual oleh KPU. Satu-satunya masalah Golkar, menurut dia, adanya
sejumlah kantor kepengurusan di daerah yang masih masuk dalam sistem
sewa.