Kendari (ANTARA News) - Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Mohammad Endang, mengatakan setiap kader itu, terutama yang menjadi anggota DPRD, harus memahami dan mengetahui program pemerintah pusat yang diturunkan di daerah-daerah, sehingga bisa lebih mudah melakukan kontrol.
"Setiap kader Demokrat, wajib mengetahui program pemerintah pusat, terutama menyangkut program-program yang prorakyat seperti dana BOS, PNPM Mandiri dan sebagainya, sehingga mudah mengontrol dan menyosialisasikannya kepada masyarakat," katanya di sela-sela rapat Kerja Daerah Partai Demokrat di Kendari yang berakhir, Senin.
Ia menegaskan, jika kader Demokrat menemukan adanya penyelewengan dalam pengelolaan berbagai program yang prorakyat itu, agar dilaporkan kepada pihak aparat berwenang sehingga bisa diproses hukum.
"Kader dan pengurus Partai Demokrat hanya bisa mengontrol seluruh program pemerintah pusat, terutama program prorakyat seperti dana BOS, PNPM Mandiri, Jamkesmas dan sebagainya, jika memahami dan mengetahui program-program yang diturunkan oleh pemerintah pusat itu," katanya.
Endang menyampaikan permintaan tersebut karena menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra saat ini, banyak program pemerintah pusat yang digulirkan di sejumlah kabupaten dan kota di Sultra, diklaim sebagai program pemerintah Provinsi Sultra.
Berbagai program perintah pusat yang diklaim Pemerintah Provinsi Sultra tersebut antara lain pembangunan garbarata bandara Haluoleo Kendari, pembangunan pelabuhan kontainer di Bungkutoko Kota Kendari dan pembangunan dermaga Feri penyeberangan Lasalimu, Buton - Wangiwangi, Wakatobi.
Selain itu ada juga program pelayanan kesehatan gratis dan program pendidikan gratis, termasuk Porgram Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.
"Kader dan pengurus Partai Demokrat harus tahu itu semua, sehingga ketika ada yang mengklaim berbagai program pemerintah pusat, kader Demokrat bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa program itu merupakan program pemerintah pusat," katanya.
Endang yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra itu mengaku memahami klaim dari Pemerintah Provinsi Sultra itu, karena saat ini Sultra sedang menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar pada 4 November 2012.
Namun seyogyanya klaim itu juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa berbagai program itu karena sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Keberhasilan berbagai program prorakyat itu karena adanya kersajama dan keterpaduan program yang baik antara pemerintah provinsi dan pemeirntah pusat.
"Bukan semata-mata karena program pemerintah provinsi seperti klaim yang terjadi akhir-akhir ini," katanya.
Menurut dia, klaim pemerintah provinsi atas keberhasilan berbagai program pemerintah pusat, tidak lebih dari pembohongan kepada masyarakat.
"Jangan karena ingin merebut kembali simpati rakyat lalu menyebar kebohongan kepada rakyat, itu tidak baik," katanya. (ANT).
"Setiap kader Demokrat, wajib mengetahui program pemerintah pusat, terutama menyangkut program-program yang prorakyat seperti dana BOS, PNPM Mandiri dan sebagainya, sehingga mudah mengontrol dan menyosialisasikannya kepada masyarakat," katanya di sela-sela rapat Kerja Daerah Partai Demokrat di Kendari yang berakhir, Senin.
Ia menegaskan, jika kader Demokrat menemukan adanya penyelewengan dalam pengelolaan berbagai program yang prorakyat itu, agar dilaporkan kepada pihak aparat berwenang sehingga bisa diproses hukum.
"Kader dan pengurus Partai Demokrat hanya bisa mengontrol seluruh program pemerintah pusat, terutama program prorakyat seperti dana BOS, PNPM Mandiri, Jamkesmas dan sebagainya, jika memahami dan mengetahui program-program yang diturunkan oleh pemerintah pusat itu," katanya.
Endang menyampaikan permintaan tersebut karena menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sultra saat ini, banyak program pemerintah pusat yang digulirkan di sejumlah kabupaten dan kota di Sultra, diklaim sebagai program pemerintah Provinsi Sultra.
Berbagai program perintah pusat yang diklaim Pemerintah Provinsi Sultra tersebut antara lain pembangunan garbarata bandara Haluoleo Kendari, pembangunan pelabuhan kontainer di Bungkutoko Kota Kendari dan pembangunan dermaga Feri penyeberangan Lasalimu, Buton - Wangiwangi, Wakatobi.
Selain itu ada juga program pelayanan kesehatan gratis dan program pendidikan gratis, termasuk Porgram Pembangunan Infrastruktur Pedesaan.
"Kader dan pengurus Partai Demokrat harus tahu itu semua, sehingga ketika ada yang mengklaim berbagai program pemerintah pusat, kader Demokrat bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa program itu merupakan program pemerintah pusat," katanya.
Endang yang juga Wakil Ketua DPRD Sultra itu mengaku memahami klaim dari Pemerintah Provinsi Sultra itu, karena saat ini Sultra sedang menghadapi pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar pada 4 November 2012.
Namun seyogyanya klaim itu juga dijelaskan kepada masyarakat bahwa berbagai program itu karena sinergisitas antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Keberhasilan berbagai program prorakyat itu karena adanya kersajama dan keterpaduan program yang baik antara pemerintah provinsi dan pemeirntah pusat.
"Bukan semata-mata karena program pemerintah provinsi seperti klaim yang terjadi akhir-akhir ini," katanya.
Menurut dia, klaim pemerintah provinsi atas keberhasilan berbagai program pemerintah pusat, tidak lebih dari pembohongan kepada masyarakat.
"Jangan karena ingin merebut kembali simpati rakyat lalu menyebar kebohongan kepada rakyat, itu tidak baik," katanya. (ANT).