Kendari (ANTARA News) - Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun 2012 akan memberikan bantuan sarana operasional berupa helikopter kepada Kantor SAR Kendari untuk menunjang kinerja dan kelancaran operasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
"Basarnas memfokuskan dua wilayah untuk pengadaan helikopter yakni SAR Kendari dan SAR Ambon, namun yang diutamakan dalam tahun ini adalah SAR Kendari karena potensi kecelakaan bencana alam cukup tinggi," kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Daryatmo kepada wartawan saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) di Kendari, Kamis.
Daryatmo mengatakan, dari 29 kantor SAR di seluruh Tanah Air, Basarnas baru memiliki 10 unit helikopter yang ditempatkan pada titik-titik wilayah tertentu baik di kawasan barat Indonesia maupun di bagian timur Indonesia.
Menurut jenderal berbintang tiga itu, Sultra sebagai daerah kepulauan membutuhkan sarana dan prasana yang memadai dalam rangka menunjang tugas operasional sehari-hari, dengan harapan dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam ikut mencegah musibah baik yang terjadi di darat, laut, maupun udara.
"Visi Basarnas yakni berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tanpa dengan cepat handal dan aman, dengan misi yakni menyelenggarakan kegiatan operasional SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal," katanya.
Daryatmo menjelaskan, keberhasilan tugas SAR di daerah bila mana terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara satu lembaga dengan instansi lainnya dalam meminilisasai kecelakaan yang terjadi secara cepat dan tepat waktu.
Sebelumnya pada Rapar Forum SAR Daerah itu, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasatta mengatakan, sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Basarnas dan SAR daerah memerlukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di jajaran kementerian maupun SKPD di lingkup pemerintahan daerah.
Menurut wagub, koordinasi dalam rangka memberikan pertolongan terhadap kejadian suatu musibah sangat diperlukan, agar semua sumberdaya yang dimiliki dapat dilaksanakan dalam rangka penyelamatan jiwa maupun harta benda masyarakat yang tertimpa musibah.
"Saya menganggap rapat koordinasi SAR daerah ini sangat penting karena kegiatan SAR terkait langsung dengan kepedulian kita terhadap keselamatan masyarakat yang tertimpah musibah atau bencana," ujar Lasatta.
Provinsi Sultra yang memiliki total luas wilayah 148.140 kilometer persegi, di antaranya sekitar 74 persen merupakan wilayah laut, dan sisanya 26 persen wilayah daratan. Provinsi ini terdiri dari 651 pulau yang meliputi 83 pulau yang berpenghuni dan sekitar 300 pulau belum memiliki nama.
"Dengan kondisi geografis yang demikian luas dan di antara oleh lautan, tentu merupakan kendala tersendiri dalam penangan musibah atau bencana yang terjadi di daerah Sultra," kata Wagub.
Kepala SAR Kendari, Jafar Henaulu melaporkan, kegiatan FKSD yang akan berlangsung selama dua hari ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, dinas dan kantor terkait, perusahaan BUMN dan swasta, LSM, Orari, Mapala, dan pers. (ANT).
"Basarnas memfokuskan dua wilayah untuk pengadaan helikopter yakni SAR Kendari dan SAR Ambon, namun yang diutamakan dalam tahun ini adalah SAR Kendari karena potensi kecelakaan bencana alam cukup tinggi," kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Daryatmo kepada wartawan saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi SAR Daerah (FKSD) di Kendari, Kamis.
Daryatmo mengatakan, dari 29 kantor SAR di seluruh Tanah Air, Basarnas baru memiliki 10 unit helikopter yang ditempatkan pada titik-titik wilayah tertentu baik di kawasan barat Indonesia maupun di bagian timur Indonesia.
Menurut jenderal berbintang tiga itu, Sultra sebagai daerah kepulauan membutuhkan sarana dan prasana yang memadai dalam rangka menunjang tugas operasional sehari-hari, dengan harapan dukungan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam ikut mencegah musibah baik yang terjadi di darat, laut, maupun udara.
"Visi Basarnas yakni berhasilnya pelaksanaan operasi SAR pada setiap waktu dan tanpa dengan cepat handal dan aman, dengan misi yakni menyelenggarakan kegiatan operasional SAR yang efektif dan efisien melalui upaya tindak awal yang maksimal," katanya.
Daryatmo menjelaskan, keberhasilan tugas SAR di daerah bila mana terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik antara satu lembaga dengan instansi lainnya dalam meminilisasai kecelakaan yang terjadi secara cepat dan tepat waktu.
Sebelumnya pada Rapar Forum SAR Daerah itu, Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasatta mengatakan, sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Basarnas dan SAR daerah memerlukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di jajaran kementerian maupun SKPD di lingkup pemerintahan daerah.
Menurut wagub, koordinasi dalam rangka memberikan pertolongan terhadap kejadian suatu musibah sangat diperlukan, agar semua sumberdaya yang dimiliki dapat dilaksanakan dalam rangka penyelamatan jiwa maupun harta benda masyarakat yang tertimpa musibah.
"Saya menganggap rapat koordinasi SAR daerah ini sangat penting karena kegiatan SAR terkait langsung dengan kepedulian kita terhadap keselamatan masyarakat yang tertimpah musibah atau bencana," ujar Lasatta.
Provinsi Sultra yang memiliki total luas wilayah 148.140 kilometer persegi, di antaranya sekitar 74 persen merupakan wilayah laut, dan sisanya 26 persen wilayah daratan. Provinsi ini terdiri dari 651 pulau yang meliputi 83 pulau yang berpenghuni dan sekitar 300 pulau belum memiliki nama.
"Dengan kondisi geografis yang demikian luas dan di antara oleh lautan, tentu merupakan kendala tersendiri dalam penangan musibah atau bencana yang terjadi di daerah Sultra," kata Wagub.
Kepala SAR Kendari, Jafar Henaulu melaporkan, kegiatan FKSD yang akan berlangsung selama dua hari ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten/kota, TNI-Polri, dinas dan kantor terkait, perusahaan BUMN dan swasta, LSM, Orari, Mapala, dan pers. (ANT).