Kolaka (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa oleh beberapa elemen masyarakat menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2012.
Rapat yang dipimpin Asisten I Syarifuddin Lapasse, Rabu, selain dihadiri muspida juga pengusaha transportasi pengangkut BBM serta utusan dari Depot Pertamina Kolaka.
"Dalam rapat ini kami meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan langkah antisipasi jangan sampai ada unjuk rasa menentang kenaikan harga tersebut dan dibantu oleh beberapa Instansi terkait serta satpol PP," katanya.
Selain itu, kata mantan kadis pertambangan itu, melalui rapat ini juga akan membentuk tim antisipasi guna memantau setiap SPBU untuk mengantisipasi kelangkaan BBM yang terjadi di tengah masyarakat.
"Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pembelian BBM di SPBU yang dilakukan oknum dengan menggunakan tangki rakitan dan kalau itu kedapatan agar dilakukan penangkapan," tegasnya.
Sementara Wakapolres Kolaka, Kompol Dody Suyatno mengusulkan agar pihak SPBU tidak melayani konsumen yang melakukan pembelian dengan tangki rakitan atau jerigen karena ini bisa memicu konflik.
"Kami mohon agar pihak SPBU untuk melakukan pemantauan ini karena jangan sampai ini memicu konflik," ungkapnya.
Kepala Bidang Migas Dinas Pertambangan Kolaka, Anhar dalam pertemuan itu mengatakan dengan tegas kepada aparat keamanan agar menangkap kendaraan yang meelakukan pengisian dengan menggunakan tangki rakitan.
"Ini yang harus dilakukan oleh pihak keamanan dan jangan ada tolenransi kalau memang ada tangki rakitan yang ditangkap," tegas Anhar.
Ada dugaan, menurut Anhar, pihak yang selama ini mengangkut BBM untuk kebutuhan SPBU melakukan mengambilan BBM yang diperuntukkan oleh perusahaan tambang.
"Dinas pertambangan akan membentuk tim yang melibatkan kepolisian dan TNI untuk melakukan pemantauan di setiap SPBU karena hasil rapat yang dilakukan oleh pihak Pertamin pusat bersama Komisi VII DPR RI disepakati kuota BBM sebelum kenaikan harga itu sudah disiapkan," jelasnya.
Salah seorang pengusaha SPBU yang menghadiri rapat itu, Yunus, meminta kepada pemerintah agar memberikan pengamanan kepada mobil tangki yang memuat BBM untuk keperluan SPBU karena jangan sampai ada aksi demonstrasi menjelang kenaikan harga BBM itu melakukan penyanderaan.
"Ini yang kami minta kepada pihak pemerintah karena jangan sampai terjadi hal yang tidak di inginkan," ungkap Yunus. (Ant).
Rapat yang dipimpin Asisten I Syarifuddin Lapasse, Rabu, selain dihadiri muspida juga pengusaha transportasi pengangkut BBM serta utusan dari Depot Pertamina Kolaka.
"Dalam rapat ini kami meminta kepada pihak kepolisian untuk melakukan langkah antisipasi jangan sampai ada unjuk rasa menentang kenaikan harga tersebut dan dibantu oleh beberapa Instansi terkait serta satpol PP," katanya.
Selain itu, kata mantan kadis pertambangan itu, melalui rapat ini juga akan membentuk tim antisipasi guna memantau setiap SPBU untuk mengantisipasi kelangkaan BBM yang terjadi di tengah masyarakat.
"Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya pembelian BBM di SPBU yang dilakukan oknum dengan menggunakan tangki rakitan dan kalau itu kedapatan agar dilakukan penangkapan," tegasnya.
Sementara Wakapolres Kolaka, Kompol Dody Suyatno mengusulkan agar pihak SPBU tidak melayani konsumen yang melakukan pembelian dengan tangki rakitan atau jerigen karena ini bisa memicu konflik.
"Kami mohon agar pihak SPBU untuk melakukan pemantauan ini karena jangan sampai ini memicu konflik," ungkapnya.
Kepala Bidang Migas Dinas Pertambangan Kolaka, Anhar dalam pertemuan itu mengatakan dengan tegas kepada aparat keamanan agar menangkap kendaraan yang meelakukan pengisian dengan menggunakan tangki rakitan.
"Ini yang harus dilakukan oleh pihak keamanan dan jangan ada tolenransi kalau memang ada tangki rakitan yang ditangkap," tegas Anhar.
Ada dugaan, menurut Anhar, pihak yang selama ini mengangkut BBM untuk kebutuhan SPBU melakukan mengambilan BBM yang diperuntukkan oleh perusahaan tambang.
"Dinas pertambangan akan membentuk tim yang melibatkan kepolisian dan TNI untuk melakukan pemantauan di setiap SPBU karena hasil rapat yang dilakukan oleh pihak Pertamin pusat bersama Komisi VII DPR RI disepakati kuota BBM sebelum kenaikan harga itu sudah disiapkan," jelasnya.
Salah seorang pengusaha SPBU yang menghadiri rapat itu, Yunus, meminta kepada pemerintah agar memberikan pengamanan kepada mobil tangki yang memuat BBM untuk keperluan SPBU karena jangan sampai ada aksi demonstrasi menjelang kenaikan harga BBM itu melakukan penyanderaan.
"Ini yang kami minta kepada pihak pemerintah karena jangan sampai terjadi hal yang tidak di inginkan," ungkap Yunus. (Ant).