Kendari (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melibatkan pihak swasta untuk melakukan pengerukan teluk Kendari guna menyelamatkan teluk tersebut dari sedimentasi atau pendangkalan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara (Sultra) Dody Jalante di Kendari, Jumat, mengatakan, awalnya Pemerintah Provinsi Sultra yang ingin mendanai pengerukan teluk tersebut, namun belakangan ada pihak swasta berminat mendanai pengerukan itu.
"Sebelumnya, kami sudah menyiapkan dana Rp17 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sultra 2012. Namun, karena ada pihak swasta yang ingin melakukan itu, maka dana tersebut kami simpan untuk dialihkan pada pekerjaan lain," katanya.
Dana itu, kata Dody, akan disimpan untuk dibahas kembali pada APBD perubahan 2012 guna dialihkan ke pekerjaan penggunaan lainnya yang masuk skala prioritas.
Menurut Dpdy, keinginan kuat pemerintah melakukan pengerukan teluk tersebut, guna menyelamatkan tiga fasilitas atau aset penting di daerah itu.
"Ke-3 aset penting itu adalah Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Feri Kendari-Langara dan Pusat pelabuhan Samudra (PPS) Kendari," katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan tiga pelabuhan itu terancam untuk tidak bisa beraktivitas jika teluk Kendari terus mengalami pendangkalan atau sedimentasi.
Menurut Dody, kondisi teluk kendari saat ini sudah memprihatinkan akibat tingginya laju sedimentasi atau pendangkalan sehingga pemerintah Sultra melalui pihak swasta akan melakukan pengerukan secepatnya.
"Kalau tiga pelabuhan itu tidak beraktivitas akibat pendangkalan, maka berapa besar kerugian daerah, masyarakat dan negara, karena PPS Kendari merupakan salah satu pelabuhan ekspor perikanan Sultra," ujarnya.
Dody mengatakan, sekitar 27 outlet pembuangan yang bermuara di Teluk Kendari, termasuk beberapa sungai yang bermuara di teluk tersebut sebingga meningkatkan laju sedimentasi.(Ant).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara (Sultra) Dody Jalante di Kendari, Jumat, mengatakan, awalnya Pemerintah Provinsi Sultra yang ingin mendanai pengerukan teluk tersebut, namun belakangan ada pihak swasta berminat mendanai pengerukan itu.
"Sebelumnya, kami sudah menyiapkan dana Rp17 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sultra 2012. Namun, karena ada pihak swasta yang ingin melakukan itu, maka dana tersebut kami simpan untuk dialihkan pada pekerjaan lain," katanya.
Dana itu, kata Dody, akan disimpan untuk dibahas kembali pada APBD perubahan 2012 guna dialihkan ke pekerjaan penggunaan lainnya yang masuk skala prioritas.
Menurut Dpdy, keinginan kuat pemerintah melakukan pengerukan teluk tersebut, guna menyelamatkan tiga fasilitas atau aset penting di daerah itu.
"Ke-3 aset penting itu adalah Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Feri Kendari-Langara dan Pusat pelabuhan Samudra (PPS) Kendari," katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan tiga pelabuhan itu terancam untuk tidak bisa beraktivitas jika teluk Kendari terus mengalami pendangkalan atau sedimentasi.
Menurut Dody, kondisi teluk kendari saat ini sudah memprihatinkan akibat tingginya laju sedimentasi atau pendangkalan sehingga pemerintah Sultra melalui pihak swasta akan melakukan pengerukan secepatnya.
"Kalau tiga pelabuhan itu tidak beraktivitas akibat pendangkalan, maka berapa besar kerugian daerah, masyarakat dan negara, karena PPS Kendari merupakan salah satu pelabuhan ekspor perikanan Sultra," ujarnya.
Dody mengatakan, sekitar 27 outlet pembuangan yang bermuara di Teluk Kendari, termasuk beberapa sungai yang bermuara di teluk tersebut sebingga meningkatkan laju sedimentasi.(Ant).