Kendari (ANTARA News) - Mantan Presiden RI, Mohammad Jusuf Kalla mengatakan masalah Papua yang terus bergolak disebabkan kesalahpahaman masyarakat setempat terhadap kebijakan Pemerintah Pusat atau Jakarta.
"Sebagian kecil masyarakat Papua selalu bergejolak ingin memisahkan diri dari NKRI, karena merasa seolah-olah Pemerintah Pusat atau Jakarta telah merampok kekayaan sumber daya alam wilayah Papua," katanya saat berbicara pada Seminar Nasional bertajuk "Pembangunan Bangsa Berbasis Demokrasi Konstitusional yang berkeadilan di Kendari, Sabtu.
Padahal ujar JK, apa yang diambil Pemerintah Pusat di Papua, jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang dikembalikan Pemerintah Pusat ke Papua.
"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat di Papua sudah mencapai Rp29 trilun lebih, jauh lebih besar empat sampai lima kali lipat dari pendapatan yang diambil Pemerintah Pusat di tanah Papua," katanya.
Itu artinya lanjut JK, seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia telah memberi subsidi dan berkontribusi besar bagi pembangunan masyarakat Papua.
"Kalau kemudian hari ini masyarakat Papua secara umum masih jauh dari sejahtera, itu bukan karena sumber daya alamnya telah dirampok oleh Pemerintah Pusat akan tetapi lebih pada ketidakadilan dari pengelolaan uang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut," katanya.
Oleh karena itu kata dia, untuk menyelesaikan konflik Papua, Pemerintah Pusat mengontrol secara ketat pemanfaatan dana yang dikucurkan di Papua, sehingga dapat bermanfaat secara adil bagi pembangunan infrastuktur dasar bagi peningkatakan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.
Pada saat yang sama ujarnya, pemerintah pusat juga harus terus berupaya mengubah pandangan atau pikiran masyarakat Papua yang selalu merasa bahwa kekayaan tanah Pupua telah dirampok oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah asing.
"Kedua hal itu harus dilakukan secara simultan, sehingga masyarakat Papua selain merasakan adanya keadilan, juga merasa diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," katanya.
Dalam padangan JK, di negara mana pun di belahan dunia ini, masyarakat akan bergejolak atau berontak jika merasakan ada ketidakadilan di tengah masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kalau hanya masalah kemiskinan, masyarakat masih bisa menerima kalau merasa mendapat perlakuan yang adil. Masyarakat akan berontak kalau kemiskinan itu terjadi hanya gara-gara diskriminasi atau ketidakadilan," katanya.
Makanya kata dia, untuk meredam konflik di tengah masyarakat bukan dengan uang yang banyak, tapi dengan tindakan keadilan nyata di tengah masyarakat, termasuk penerapan hukum yang adil.
"Intinya, kalau mengharapkan kedamaian di tengah masyarakat, pemerintah harus dan mutlak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat secara menyeluruh," katanya. (Ant).
"Sebagian kecil masyarakat Papua selalu bergejolak ingin memisahkan diri dari NKRI, karena merasa seolah-olah Pemerintah Pusat atau Jakarta telah merampok kekayaan sumber daya alam wilayah Papua," katanya saat berbicara pada Seminar Nasional bertajuk "Pembangunan Bangsa Berbasis Demokrasi Konstitusional yang berkeadilan di Kendari, Sabtu.
Padahal ujar JK, apa yang diambil Pemerintah Pusat di Papua, jauh lebih kecil dibandingkan dengan uang dikembalikan Pemerintah Pusat ke Papua.
"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dana yang dikucurkan Pemerintah Pusat di Papua sudah mencapai Rp29 trilun lebih, jauh lebih besar empat sampai lima kali lipat dari pendapatan yang diambil Pemerintah Pusat di tanah Papua," katanya.
Itu artinya lanjut JK, seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia telah memberi subsidi dan berkontribusi besar bagi pembangunan masyarakat Papua.
"Kalau kemudian hari ini masyarakat Papua secara umum masih jauh dari sejahtera, itu bukan karena sumber daya alamnya telah dirampok oleh Pemerintah Pusat akan tetapi lebih pada ketidakadilan dari pengelolaan uang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tersebut," katanya.
Oleh karena itu kata dia, untuk menyelesaikan konflik Papua, Pemerintah Pusat mengontrol secara ketat pemanfaatan dana yang dikucurkan di Papua, sehingga dapat bermanfaat secara adil bagi pembangunan infrastuktur dasar bagi peningkatakan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh.
Pada saat yang sama ujarnya, pemerintah pusat juga harus terus berupaya mengubah pandangan atau pikiran masyarakat Papua yang selalu merasa bahwa kekayaan tanah Pupua telah dirampok oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah asing.
"Kedua hal itu harus dilakukan secara simultan, sehingga masyarakat Papua selain merasakan adanya keadilan, juga merasa diperhatikan oleh Pemerintah Pusat," katanya.
Dalam padangan JK, di negara mana pun di belahan dunia ini, masyarakat akan bergejolak atau berontak jika merasakan ada ketidakadilan di tengah masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kalau hanya masalah kemiskinan, masyarakat masih bisa menerima kalau merasa mendapat perlakuan yang adil. Masyarakat akan berontak kalau kemiskinan itu terjadi hanya gara-gara diskriminasi atau ketidakadilan," katanya.
Makanya kata dia, untuk meredam konflik di tengah masyarakat bukan dengan uang yang banyak, tapi dengan tindakan keadilan nyata di tengah masyarakat, termasuk penerapan hukum yang adil.
"Intinya, kalau mengharapkan kedamaian di tengah masyarakat, pemerintah harus dan mutlak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat secara menyeluruh," katanya. (Ant).