Gorontalo, (ANTARA News) - Keberhasilan Pemprov Gorontalo dalam menekan jumlah masyarakat miskin mendapat apresiasi positif dari Pansus LKPJ Gubernur periode 2007-2011 yang dibentuk DPRD Provinsi setempat.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu malam, Pansus meminta pada tahun anggaran 2012 nanti Pemprov memperhatikan masyarakat yang kondisinya rentan terhadap kemiskinan.
"Pemprov harus membuat strategi dan melakukan intervensi agar orang-orang yang rentan kemiskinan itu tidak jatuh miskin," ujar juru bicara Pansus Muh Todjim Boki.
Upaya itu bisa dilakukan dengan intervensi perluasan lapangan kerja atau melakukan fasilitasi pencarian lapangan kerja dengan pihak-pihak terkait.
Pansus juga meminta Pemprov untuk segera membuat data base orang miskin dan pengangguran.
"Harus ada data base orang miskin dan pengangguran, baik nama dan alamat, agar kita bisa membuat kebijakan dan target yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
Pemprov juga diminta segera membuat strategi utama penanggulangan kemiskinan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota/kabupaten agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
"Koordinasi dengan Pemkab/Pemkot penting dilakukan untuk penajaman dan penguatan strategi bersama," ujarnya.
Selain itu, Pansus juga meminta Pemprov untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi dalam mengeluarkan dokumen dan data statistik agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
"Koordinasi harus dilakukan agar terhindar dari penyajian data yang berbeda antarinstansi dan masyarakat umum tidak bingung," ungkapnya. (Ant)
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu malam, Pansus meminta pada tahun anggaran 2012 nanti Pemprov memperhatikan masyarakat yang kondisinya rentan terhadap kemiskinan.
"Pemprov harus membuat strategi dan melakukan intervensi agar orang-orang yang rentan kemiskinan itu tidak jatuh miskin," ujar juru bicara Pansus Muh Todjim Boki.
Upaya itu bisa dilakukan dengan intervensi perluasan lapangan kerja atau melakukan fasilitasi pencarian lapangan kerja dengan pihak-pihak terkait.
Pansus juga meminta Pemprov untuk segera membuat data base orang miskin dan pengangguran.
"Harus ada data base orang miskin dan pengangguran, baik nama dan alamat, agar kita bisa membuat kebijakan dan target yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
Pemprov juga diminta segera membuat strategi utama penanggulangan kemiskinan dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota/kabupaten agar bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
"Koordinasi dengan Pemkab/Pemkot penting dilakukan untuk penajaman dan penguatan strategi bersama," ujarnya.
Selain itu, Pansus juga meminta Pemprov untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi dalam mengeluarkan dokumen dan data statistik agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
"Koordinasi harus dilakukan agar terhindar dari penyajian data yang berbeda antarinstansi dan masyarakat umum tidak bingung," ungkapnya. (Ant)