Palu, (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Tengah Sri Indrayani Lalusu meminta Kapolri untuk mengirim kembali ratusan polisi dari Mabes Polri untuk mengamankan Kabupaten Poso dan sekitarnya guna membantu Polda Sulteng menangani gangguan keamanan yang banyak terjadi akhir-akhir ini.
"Tolong pak Kapolri kembalikan tenaga BKO tersebut karena daerah ini sangat membutuhkan. Polda Sulteng harus mendapat perhatian khusus karena gangguan keamanan akhir-akhir ini sering terjadi, sementara Polda setempat sangat kekurangan personel," katanya kepada pers di Palu, Selasa, menanggapi penarikan 800-an personel Mabes Polri dari Poso dan beberapa kabupaten lainnya, belum lama ini.
Yang dimaksud tenaga BKO (di bawah kendali operasi) oleh Sri adalah personel Mabes Polri yang dikirim ke Polda Sulteng untuk membantu pengamanan di Poso dan sekitarnya. Dalam operasionalnya, personil Mabes Polri ini dikendalikan oleh Polda Sulteng.
Sebagian besar personel Mabes Polri yang di-BKO-kan ke Polda Sulteng berasal dari Korps Brimob sedangkan lainya dari unsur sabhara, bimas, intelijen dan reserse.
Menurut Sri, dirinya telah mendapat informasi dari Kapolda bahwa penarikan sekitar 800 personel Mabes Polri yang selesai masa tugasnya itu mengakibatkan banyaknya kekosongan pos-pos polisi di daerah eks konflik itu sehingga mengakibatnya daya tangkal polisi melemah.
"Pos-pos polisi di Poso saat ini banyak yang telah menjadi kandang ternak. Tapi masalah yang paling penting dari kekosongan itu adalah sebagian masyarakat merasa kurang terjamin rasa keamanannya," ujar Sri.
Selain itu, Sri juga berharap Kapolri segera mengisi jabatan-jabatan strategis yang lowong di Polda Sulteng terutama jabatan wakil direktur dan beberapa pos penting lainnya yang harus diisi oleh perwira berpangkat kompol hingga kombes.
"Akibat kekosongan jabatan itu, Kapolda Sulteng mengaku kesulitan dalam menunjuk pejabat untuk memimpin sebuah kegiatan atau pasukan saat terjadi kasus seperti bentrokan dan kerusuhan," ujarnya.
Menurut legislator perempuan dari PDIP itu, meskipun kondisi keamanan Sulawesi Tengah tetap kondusif, namun gangguan akhir-akhir ini terasa meningkat seperti kasus bentrokan di lapangan minyak Tiaka, Kabupaten Morowali dan bentrokan antarwarga di Kabupaten Sigi yang menewaskan beberapa warga sipil.
Di tempat terpisah, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto membenarkan bahwa saat ini ada sekitar 20 jabatan strategis yang akan diisi oleh personel dengan pangkat Kompol hingga Kombes masih kosong.
"Wewenang untuk menetapkan pejabat yang akan mengiri jabatan-jabatan itu ada di Mabes Polri. Kami sudah mengusulkan tetapi belum ada realisasi," ujarnya.
Terkait kekurangan personel, Ari Dono membenarkan. Polda Sulteng seyogianya memiliki 15.000 personel, namun yang ada saat ini baru sekitar 8.000 personel.
Sri juga meminta Kapolri agar dalam penyediaan anggaran dan fasilitas, Polda Sulawesi Tengah tidak disamakan dengan daerah lain, sebab potensi gangguan di daerah ini tidak sama dengan daerah lain.
"Sulteng ini diperlalukan seperti jamu cap jago saja. Nanti ada masalah baru diberi perhatian. Saya sangat prihatin dengan anggaran dan alokasi fasilitas serta personel untuk Polda Sulteng yang sangat minim dan terkesan kurang diperhatikan," ujar Sri yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulteng itu. (Ant)
"Tolong pak Kapolri kembalikan tenaga BKO tersebut karena daerah ini sangat membutuhkan. Polda Sulteng harus mendapat perhatian khusus karena gangguan keamanan akhir-akhir ini sering terjadi, sementara Polda setempat sangat kekurangan personel," katanya kepada pers di Palu, Selasa, menanggapi penarikan 800-an personel Mabes Polri dari Poso dan beberapa kabupaten lainnya, belum lama ini.
Yang dimaksud tenaga BKO (di bawah kendali operasi) oleh Sri adalah personel Mabes Polri yang dikirim ke Polda Sulteng untuk membantu pengamanan di Poso dan sekitarnya. Dalam operasionalnya, personil Mabes Polri ini dikendalikan oleh Polda Sulteng.
Sebagian besar personel Mabes Polri yang di-BKO-kan ke Polda Sulteng berasal dari Korps Brimob sedangkan lainya dari unsur sabhara, bimas, intelijen dan reserse.
Menurut Sri, dirinya telah mendapat informasi dari Kapolda bahwa penarikan sekitar 800 personel Mabes Polri yang selesai masa tugasnya itu mengakibatkan banyaknya kekosongan pos-pos polisi di daerah eks konflik itu sehingga mengakibatnya daya tangkal polisi melemah.
"Pos-pos polisi di Poso saat ini banyak yang telah menjadi kandang ternak. Tapi masalah yang paling penting dari kekosongan itu adalah sebagian masyarakat merasa kurang terjamin rasa keamanannya," ujar Sri.
Selain itu, Sri juga berharap Kapolri segera mengisi jabatan-jabatan strategis yang lowong di Polda Sulteng terutama jabatan wakil direktur dan beberapa pos penting lainnya yang harus diisi oleh perwira berpangkat kompol hingga kombes.
"Akibat kekosongan jabatan itu, Kapolda Sulteng mengaku kesulitan dalam menunjuk pejabat untuk memimpin sebuah kegiatan atau pasukan saat terjadi kasus seperti bentrokan dan kerusuhan," ujarnya.
Menurut legislator perempuan dari PDIP itu, meskipun kondisi keamanan Sulawesi Tengah tetap kondusif, namun gangguan akhir-akhir ini terasa meningkat seperti kasus bentrokan di lapangan minyak Tiaka, Kabupaten Morowali dan bentrokan antarwarga di Kabupaten Sigi yang menewaskan beberapa warga sipil.
Di tempat terpisah, Wakil Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto membenarkan bahwa saat ini ada sekitar 20 jabatan strategis yang akan diisi oleh personel dengan pangkat Kompol hingga Kombes masih kosong.
"Wewenang untuk menetapkan pejabat yang akan mengiri jabatan-jabatan itu ada di Mabes Polri. Kami sudah mengusulkan tetapi belum ada realisasi," ujarnya.
Terkait kekurangan personel, Ari Dono membenarkan. Polda Sulteng seyogianya memiliki 15.000 personel, namun yang ada saat ini baru sekitar 8.000 personel.
Sri juga meminta Kapolri agar dalam penyediaan anggaran dan fasilitas, Polda Sulawesi Tengah tidak disamakan dengan daerah lain, sebab potensi gangguan di daerah ini tidak sama dengan daerah lain.
"Sulteng ini diperlalukan seperti jamu cap jago saja. Nanti ada masalah baru diberi perhatian. Saya sangat prihatin dengan anggaran dan alokasi fasilitas serta personel untuk Polda Sulteng yang sangat minim dan terkesan kurang diperhatikan," ujar Sri yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulteng itu. (Ant)