Timika, (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) Papua dan Papua Barat Jory Lumingkewas mengingatkan anggotanya untuk memiliki sertifikat badan usaha karena itu adalah syarat mutlak melaksanakan pekerjaan konstruksi di bidang ketenagalistrikan.
"Tidak ada orang yang melaksanakan pekerjaan konstruksi tanpa memiliki sertifikat badan usaha. Saat ini ada banyak rekan-rekan AKLI yang memegang sertifikat yang sudah kadaluwarsa," kata Lumingkewas di Timika, Senin.
Ia mengatakan, saat ini anggota AKLI Papua dan Papua Barat berjumlah 132 perusahaan. Namun di lapangan terdapat banyak kontraktor listrik ilegal yang mengaku-ngaku sebagai anggota AKLI padahal mereka tidak pernah terdaftar sebagai anggota AKLI.
Para kontraktor ilegal yang biasa dikenal sebagai calo listrik itu, katanya, sering membuat keresahan di masyarakat lantaran meminta biaya penyambungan listrik dari warga dengan harga yang sangat mahal.
"Sebetulnya kami juga bingung untuk mengatasi mereka. Di Timika calo listrik ini banyak sekali. Bahkan kami pernah menerima surat pengaduan dari masyarakat soal keberadaan calo listrik ini. Kami sudah sampaikan ke anggota AKLI soal keluhan masyarakat menyangkut mahalnya biaya penyambungan listrik," jelas Lumingkewas.
Ia juga meminta para anggota AKLI Papua dan Papua Barat mempersiapkan diri untuk bersaing dalam era yang semakin terbuka mengingat saat ini sistem yang diterapkan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Melalui penerapan sistem LPSE itu, katanya, berbagai pekerjaan di bidang ketenagalistrikan di Papua terbuka untuk dikerjakan oleh pihak manapun, tidak terbatas pada anggota AKLI di Papua dan Papua Barat.
"Ini sudah terbukti. Di Jayapura, beberapa paket pekerjaan dimenangkan oleh rekanan dari Kalimantan dan Sumatera. Suka atau tidak suka, inilah sistem yang diamanatkan oleh Perpres No.54 tahun 2010," kata Lumingkewas.
General Manajer PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, Ferdinand Siahaan mengatakan mulai 2013 hingga 2014 PLN akan membangun sejumlah pembangkit listrik dengan biaya yang lebih murah terutama pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang potensinya sangat banyak di Papua.
"Tahun 2013 dan 2014 akan banyak pembangunan pembangkit listrik non-BBM terutama PLTA dan PLTU batu bara. Saat ini sedang dilakukan survei ulang sejumlah potensi PLTA di Sorong, Fak-Fak, Nabire, Jayapura, Waropen dan lain-lain," jelas Ferdinand.
Menurut dia, beberapa tempat yang sudah disurvei itu rata-rata potensi energi listriknya di atas satu mega watt (MW) dan di bawah 10 MW.
"Yang jelas pada tahun 2013-2014 pembangunan kelistrikan di Papua sangat pesat," tutur Ferdinand.
Sehubungan dengan itu, Ferdinand mengharapkan sinergitas yang baik dengan para kontraktor yang bergerak di bidang kelistrikan dengan PLN sehingga energi listrik bisa dinikmati oleh rumah tangga dan industri dengan biaya yang terjangkau.
"Keberhasilan pembangunan infrastruktur kelistrikan juga sangat ditentukan oleh kinerja rekanan kontraktor sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan PLN," harapnya. (Ant)
"Tidak ada orang yang melaksanakan pekerjaan konstruksi tanpa memiliki sertifikat badan usaha. Saat ini ada banyak rekan-rekan AKLI yang memegang sertifikat yang sudah kadaluwarsa," kata Lumingkewas di Timika, Senin.
Ia mengatakan, saat ini anggota AKLI Papua dan Papua Barat berjumlah 132 perusahaan. Namun di lapangan terdapat banyak kontraktor listrik ilegal yang mengaku-ngaku sebagai anggota AKLI padahal mereka tidak pernah terdaftar sebagai anggota AKLI.
Para kontraktor ilegal yang biasa dikenal sebagai calo listrik itu, katanya, sering membuat keresahan di masyarakat lantaran meminta biaya penyambungan listrik dari warga dengan harga yang sangat mahal.
"Sebetulnya kami juga bingung untuk mengatasi mereka. Di Timika calo listrik ini banyak sekali. Bahkan kami pernah menerima surat pengaduan dari masyarakat soal keberadaan calo listrik ini. Kami sudah sampaikan ke anggota AKLI soal keluhan masyarakat menyangkut mahalnya biaya penyambungan listrik," jelas Lumingkewas.
Ia juga meminta para anggota AKLI Papua dan Papua Barat mempersiapkan diri untuk bersaing dalam era yang semakin terbuka mengingat saat ini sistem yang diterapkan menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Melalui penerapan sistem LPSE itu, katanya, berbagai pekerjaan di bidang ketenagalistrikan di Papua terbuka untuk dikerjakan oleh pihak manapun, tidak terbatas pada anggota AKLI di Papua dan Papua Barat.
"Ini sudah terbukti. Di Jayapura, beberapa paket pekerjaan dimenangkan oleh rekanan dari Kalimantan dan Sumatera. Suka atau tidak suka, inilah sistem yang diamanatkan oleh Perpres No.54 tahun 2010," kata Lumingkewas.
General Manajer PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, Ferdinand Siahaan mengatakan mulai 2013 hingga 2014 PLN akan membangun sejumlah pembangkit listrik dengan biaya yang lebih murah terutama pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang potensinya sangat banyak di Papua.
"Tahun 2013 dan 2014 akan banyak pembangunan pembangkit listrik non-BBM terutama PLTA dan PLTU batu bara. Saat ini sedang dilakukan survei ulang sejumlah potensi PLTA di Sorong, Fak-Fak, Nabire, Jayapura, Waropen dan lain-lain," jelas Ferdinand.
Menurut dia, beberapa tempat yang sudah disurvei itu rata-rata potensi energi listriknya di atas satu mega watt (MW) dan di bawah 10 MW.
"Yang jelas pada tahun 2013-2014 pembangunan kelistrikan di Papua sangat pesat," tutur Ferdinand.
Sehubungan dengan itu, Ferdinand mengharapkan sinergitas yang baik dengan para kontraktor yang bergerak di bidang kelistrikan dengan PLN sehingga energi listrik bisa dinikmati oleh rumah tangga dan industri dengan biaya yang terjangkau.
"Keberhasilan pembangunan infrastruktur kelistrikan juga sangat ditentukan oleh kinerja rekanan kontraktor sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan PLN," harapnya. (Ant)