Kendari (ANTARA News) - Rancangan perubahan APBD 2011 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar Rp1,56 triliun, sebelum perubahan hanya Rp1,40 triliun atau naik sebesar Rp155,54 milar (11,06 persen).
Perubahan APBD diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana penyesuaian dan penerimaan pembiayaan, kata Gubernur dalam sambutan dibacakan Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata di Kendari, Senin.
Pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Sultra 2011 itu, dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Sultra di Gedung DPRD dipimpin Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang, Sabaruddin Labamba dan La Pili.
Menurut Gubernur, adapun sumber penerimaan daerah yang mengalami kenaikan dalam perubahan tahun ini yakni dari PAD sebelum perubahan direncanakan Rp421,50 miliar, setelah perubahan direncanakan Rp545,95 miliar.
Atau, terjadi kenaikan sebesar Rp124,44 miliar atau sebesar 29,53 persen yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula tidak direncanakan, setelah perubahan terjadi kenaikan sebesar Rp38,72 miliar, bersumber dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) bidang infrastruktur jembatan sebesar Rp9,02 miiar dan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) bidang kesehatan sebesar Rp2,70 miliar.
Begitu pula, penerimaan pembiayaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp311,27 miliar setelah perubahan direncanakan sebesar Rp288,32 miliar, turun sebesar Rp22,95 miliar atau 7,37 persen.
Wakil Sekretararis Komsi III DPRD Sultra, H Syamsul Ibrahim saat dimintai keterangan terkait rancangan perubahan APBD 2011 itu mengatakan, dari usulan perubahan APBD yang disampaikan pemerintah masih dalam batas yang wajar.
"Saya kira apa yang diusulkan Gubernur Sultra, terkait perubahan anggararan 2011 ini, masih bersifat usulan dan wajar-wajar saja, meskipun belum mendapat persetujuan tetap dari anggota DPRD Sultra," katanya.
Menurut politisi dari Partai Demokrat (PD) Sultra, rancangan perubahan APBD 2011 itu masih bersifat usulan sehingga masih bisa mengalami perubahan dari yang diusulkan alangan eksekutif.
Namun demikian, apa yang diusulakn pemerintah provinsi dalam hal perubahan APBD itu diharapkan tidak terlalu jauh bergesar dari yang diharapkan saat ini, katanya. (Ant).
Perubahan APBD diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana penyesuaian dan penerimaan pembiayaan, kata Gubernur dalam sambutan dibacakan Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata di Kendari, Senin.
Pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Sultra 2011 itu, dibacakan dalam sidang paripurna DPRD Sultra di Gedung DPRD dipimpin Ketua DPRD Sultra, LM Rusman Emba dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sultra Muh Endang, Sabaruddin Labamba dan La Pili.
Menurut Gubernur, adapun sumber penerimaan daerah yang mengalami kenaikan dalam perubahan tahun ini yakni dari PAD sebelum perubahan direncanakan Rp421,50 miliar, setelah perubahan direncanakan Rp545,95 miliar.
Atau, terjadi kenaikan sebesar Rp124,44 miliar atau sebesar 29,53 persen yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula tidak direncanakan, setelah perubahan terjadi kenaikan sebesar Rp38,72 miliar, bersumber dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) bidang infrastruktur jembatan sebesar Rp9,02 miiar dan dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) bidang kesehatan sebesar Rp2,70 miliar.
Begitu pula, penerimaan pembiayaan sebelum perubahan direncanakan sebesar Rp311,27 miliar setelah perubahan direncanakan sebesar Rp288,32 miliar, turun sebesar Rp22,95 miliar atau 7,37 persen.
Wakil Sekretararis Komsi III DPRD Sultra, H Syamsul Ibrahim saat dimintai keterangan terkait rancangan perubahan APBD 2011 itu mengatakan, dari usulan perubahan APBD yang disampaikan pemerintah masih dalam batas yang wajar.
"Saya kira apa yang diusulkan Gubernur Sultra, terkait perubahan anggararan 2011 ini, masih bersifat usulan dan wajar-wajar saja, meskipun belum mendapat persetujuan tetap dari anggota DPRD Sultra," katanya.
Menurut politisi dari Partai Demokrat (PD) Sultra, rancangan perubahan APBD 2011 itu masih bersifat usulan sehingga masih bisa mengalami perubahan dari yang diusulkan alangan eksekutif.
Namun demikian, apa yang diusulakn pemerintah provinsi dalam hal perubahan APBD itu diharapkan tidak terlalu jauh bergesar dari yang diharapkan saat ini, katanya. (Ant).