Ambon,   (ANTARA News) - Wacana pemindahan Ibu kota Provinsi Maluku dari Ambon ke daerah lain merupakan sebuah pemikiran yang berkembang meskipun tidak harus ke Pulau Seram tapi diharapkan bisa membawa konsep baru yang membawa perubahan.

"Rencana pemindahan ibu kota ini, saya kira merupakan sebuah pemikiran yang berkembang sesuai kebutuhan karena sekarang kita juga sangat terganggu dengan kondisi lalu lintas yang sering macet," kata Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdullah Vanath di Ambon, Rabu.

Awalnya wacana ini bukan menjadi sebuah topik pembahasan yang serius bagi pemerintah daerah, namun perkembangan saat ini membutuhkan solusi yang tepat dalam menata kondisi kehidupan masyarakat.

Pulau Ambon memiliki wilayah yang tidak terlalu luas dan penduduknya cukup padat, sementara lokasi yang tepat dijadikan pemukiman penduduk juga cukup rentan bahaya banjir dan tanah longsor.

Buktinya, dalam beberapa tahun belakangan ini korban jiwa dan kerugian matrial selalu gterjadi akibat bencana tanah longsor selama musim hujan berkepanjangan akibat warga membangun rumah di kawasan lereng perbuktian dan ancaman lainnya seperti pembukaan lahan hutan yang menjadi daerah resapan air sebagai lokasi pemukiman.

Menurut Vanath, meskipun Pulau Seram jauh lebih besar dan memiliki wilayah yang sangat luas ketimbang Pulau Ambon, namun tidak semestinya wacana pemindahan ibu kota ini harus ke Masohi, Ibu kota Kabupaten Maluku Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ini muncul dari pasangan Gubernur dan Wagub Maluku, Karel Albert Ralahalu - Said Assagaff periode 2008-2013 yang ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Masohi (Malteng).

Namun rencana tersebut belum mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh komponen masyarakat di daerah ini, karena dinilai terlalu bernuansa politis.

Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2024