Jakarta (ANTARA News) -- Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) menilai, pengambilan data biometrik yang dilakukan oleh Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel sejak tanggal 17 Desember 2018 menyulitkan para calon jamaah umrah.
Dewan Pembina Patuhi Fuad Hasan Masyhur mengatakan, aturan pengambilan data biometrik untuk jamaah umroh dan haji ini sangat sulit dilaksanakan di Indonesia, dikarenakan letak geografis yang sangat luas, sehingga calon jamaah umrah yang tersebar di beberapa pulau di luar kota besar Indonesia ini harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan pengambilan data biometrik.
"Salah satu contoh calon jamaah umrah yang berada di Papua harus melakukan pengambilan data biometrik di Makassar sehingga harus menempuh jarak yang jauh dan juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk bisa sampai di kantor VFS Tasheel yang berada di Makassar", ujar Fuad.
Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menetapkan kebijakan bahwa semua pengajuan visa ke Arab Saudi harus menyertakan rekam biometrik (sidik jari dan wajah) melalui layanan VFS Tasheel sejak 24 Oktober 2018.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi antrian saat kedatangan jamaah di bandara Jeddah maupun Madinah, namun prosedur tambahan ini ternyata sangat menyulitkan jamaah umrah.
Kebijakan yang semula dimaksudkan Pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi antrian saat kedatangan di bandara ini justru menyulitkan jamaah umrah, sebelumnya jamaah mengantre dalam durasi 30 menit saat peak season, kini setelah pengambilan data biometriknya di 34 kantor VFS Tasheel di beberapa ibu kota provinsi di Indonesia, jemaah harus menempuh perjalanan yang bisa mencapai 3 hari 2 malam karena faktor geografis dan terbatasnya pelayanan.
"Tentunya, kami berharap prosedur ini dikaji ulang, baik dari segi teknis maupun undang-undang, agar tidak menyulitkan jamaah untuk beribadah," pungkas Fuad.