4A, cara pemerintah wujudkan ketahanan energi nasional

Singapura (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan ketahanan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui pendekatan 4A, yakni Availability, Accessibility, Acceptability, dan Affordability.

Hal ini disampaikan Arcandra pada pembukaan dan diskusi pertemuan 36th ASEAN Ministers on Energy Meeting and Associated Meetings (AMEM 36) di Singapura, Senin.

"Energi tidak lagi dipandang sebagai komoditas belaka, melainkan pendorong utama pertumbuhan perekonomian," ujar Arcandra selaku ketua delegasi Indonesia.

Untuk merealisasikan faktor Availability (ketersediaan) dan Accessibility (keterjangkauan), salah satu prioritas Pemerintah Indonesia adalah pembangunan infrastruktur dan sistem terkait, diantaranya dengan melaksanakan program elektrifikasi 35GW, kebijakan BBM satu harga, gas perkotaan dan rencana revitalisasi kilang minyak.

Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan mandatori B20 untuk semua sektor, perumusan peraturan kendaraan berlistrik, dan digitalisasi ketenagalistrikan.

Sementara untuk meningkatkan aspek Acceptability (keberterimaan), Pemerintah Indonesia mengimplementasikan teknologi energi bersih, contohnya dengan mengaplikasikan teknologi ultra super critical coal power plant, menerapkan efisiensi energi di semua sektor, dan meningkatkan peran EBT agar mencapai target pengembangan 23% pada bauran energi nasional pada tahun 2025.

Arcandra melanjutkan, pihaknya optimistis dapat mencapai target rasio elektrifikasi Indonesia sebesar 99,9 persen pada akhir 2019, dimana saat ini rasio elektrifikasi telah mencapai 97,13 persen.

"Hal ini dapat diraih dengan membangun fasilitas pembangkit listrik off grid berbasis EBT, melaksanakan program LTSHE, dan 14 listrik untuk masyarakat kurang mampu," tutur Archandra.

Terakhir, untuk merealisasikan aspek Affordability (keterjangkauan harga), Pemerintah menjamin bahwa harga listrik akan dipertahankan pada kisaran harga pada saat ini. Hal ini dapat diraih dengan melaksanakan obligasi pasar domestik untuk sektor batubara, menerapkan BPP pada pembangkit tenaga listrik, dan meningkatkan efisiensi energi di fasilitas-fasilitas pembangkitan tenaga listrik.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana yang turut hadir pada pertemuan AMEM 36 mengamini apa yang disampaikan Wamen Archandra.

"Peningkatan kerjasama antar negara juga dapat mendukung peningkatan ketahanan dan efisiensi energi nasional," katanya.


Pewarta :
Editor : PR Wire
COPYRIGHT © ANTARA 2024