Bila ada pihak yang mendorong 'people power' bukan bagian dari demokrasi. Sebab, 'people power' dan demokrasi berbedaJakarta (ANTARA) - Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam "Cipayung Plus" mendorong penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan bersih dan damai, bahkan akan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.
Cipayung Plus yang diisi organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, IMM, KMHDI, dan HIKMAHBUDHI itu juga secara tegas menyebutkan seruan "people power" yang menolak hal pemilu, bukan lah esensi demokrasi.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Saddam Al Jihad, dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa, mengatakan, perhelatan pemilu ini adalah momentum untuk merayakan demokrasi dari rakyat oleh rakyat, oleh karena itu agenda demokrasi harus menciptakan kebahagiaan sekaligus kemenangan bagi rakyat.
"Bila ada pihak yang mendorong 'people power' bukan bagian dari demokrasi. Sebab, 'people power' dan demokrasi berbeda," tutur Saddam.
Menurut Saddam, siapa pun yang menang di Pemilu ini adalah kemenangan rakyat, maka diharapkan semua pihak-pihak yang berupaya membuat kekacauan agar mengurungkannya.
"Saya juga meminta jangan sampai kita golput karena suara milenial adalah suara penentu keberlanjutan Republik Indonesia," ucap Saddam.
Sementara itu Ketua Umum GMNI Robatullah K Jaya mendesak KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitasnya dalam melaksanakan Pemilu 2019, dan berharap tidak ada lagi perpecahan antarmasyarakat pascapemilu.
"Kami mengimbau rakyat Indonesia menjaga persatuan serta mendorong upaya yang sudah dijanjikan dilakukan dan cita-cita proklamasi," ujarnya.
Dalam konferensi pers ini, Cipayung Plus juga membacakan deklarasi pemilu damai.
Menurut Ketua Umum GMKI Korneles Jacob, deklarasi ini dibacakan sebagai upaya Cipayung Plus sebagai organisasi kemahasiswaan turut langsung menciptakan Pemilu yang umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Cipayung Plus, kata Korneles, merasakan bahwa Pemilu adalah sarana terwujudnya kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan wakil dan pemimpin mereka.
"Pemilu menjadi pilar penting bagi terwujudnya demokrasi sebagai proses politik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," tuturnya.
Cipayung Plus juga membacakan pernyataan sikapnya, di mana mendesak KPU dan Bawaslu dari tingkat pusat sampai daerah sebagai penyelenggara Pemilu menjaga netralitas secara mutlak dan menjaga integritas, kata dia.
Selain itu, Cipayung Plus juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki hak suara agar ikut memberikan hak suaranya dalam Pemilu. Legitimasi demokrasi di Indonesia akan kuat jika tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi," ucapnya.
Cipayung Plus juga mendorong masyarakat untuk mendukung kinerja aparat keamanan dalam hal ini TNI-Polri dalam mengamankan jalannya pemilu serentak.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kinerja TNI dan Polri dalam mengamankan proses pemilihan umum agar berlangsung dengan akan dan damai," tambah Korneles.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
