Ketika menerima ratusan kades atau pembekal tersebut di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) di Banjarmasin, Senin, Ketua lembaga legislatif tingkat provinsi itu, H Burhanuddin berjanji akan membicarakan/menyampaikan tututan mengenai insentif dengan gubernur setempat.
"Nanti kami bicarakan dengan Gubernur, kemungkinan pemberian insentif kepada kades," ujar mantan Ketua DPRD Tanah Bumbu (Tanbu), yang juga pernah menjadi pambekal (kepala desa) selama dua periode di kabupaten tersebut.
"Pembicaraan tersebut sudah barang tentu mengenai ketersediaan anggaran serta payung hukumnya agar tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, sehingga masing-masing pihak aman dari jerat hukum," demikian Burhanuddin.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalsel Syafruddin H Maming yang juga mantan pambekal di Tanbu menyatakan memaklumi tuntutan APDSI provinsinya tersebut.
Sebelumnya atas nama kades seprovinsi, Ketua APDSI Kalsel H Abdul Alief menyampaikan tuntutan insentif kepada pemerintah provinsi (Pemprov) setempat per tahun anggaran sekitar Rp50 juta.
Selain mengenai insentif, Alief yang mantan pambekal dua periode di Tanbu itu memohon DPRD Kalsel agar memperjuangkan dana dari Pemprov setempat untuk pembiayaan sebagai tuan rumah Rakernas APDSI sekitar Rp800 juta.
Kemudian beberapa kades yang juga anggota APDSI kabupaten di provinsi tersebut menambahkan, insentif yang mereka maksud bukan saja untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga berupa tunjangan penghasilan sebagai pambekal.
Tuntutan insentif bagi kades tersebut dengan mencontoh beberapa provinsi di Indonesia antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Riau dan Jawa Tengah (Jateng), sementara Pemprov Kalsel belum pernah memberikan insentif.
Dalam forum dialog tersebut juga hadir sejumlah pejabat instansi, antara lain Ketua APDSI Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Kotabaru.
Baca juga: Puan Maharani ingatkan kepala desa soal dana desa
Pewarta: Sukarli
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
