Presiden perintahkan kementerian/lembaga terintegrasi dalam sistem tunggal

id penerapan oss,online single submission,presiden joko widodo,pembenahan birokrasi

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan pada penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Jakarta, Selasa (15/5/2018). (ANTARA/Wahyu Putro A)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kementerian dan lembaga non-kementerian terintegrasi dalam satu sistem elektronik tunggal Online Single Submission (OSS).

"Saya perintahkan kementerian dan lembaga serta kepala daerah yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) agar betul-betul mempersiapkan diri baik dari segi sistem maupun sumber daya manusia termasuk mengubah kultur birokrasi yang kita miliki," kata Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja itu Presiden juga meminta ego sektoral benar-benar dihilangkan dalam penerapan OSS.

"Saat OSS ini diluncurkan harus betul-betul sudah hilang yang namanya ego sektoral, tidak ada prosedur yang ribet, yang lama-lama, semua harus terintegrasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah," katanya.

Presiden mengingatkan bahwa reformasi tidak hanya soal penerapan sistem daring, tapi juga terkait penyederhanaan regulasi.

"Berkali-kali saya sampaikan penyederhanaan regulasi yang menghambat pelaksanaan, berusaha, baik di kementerian lembaga maupun di daerah. Saya perintahkan kepala staf kepresidenan untuk memonitor ini dan melaporkan ke saya kementerian apa saja dan lembaga nonkementerian apa saja yang belum melaksanakan, yang masih menghambat dalam pelaksanaan penyederhanaan di kementerian masing-masing," tegas Presiden.

OSS diharapkan bisa meningkatkan investasi dan ekspor, faktor mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia.

"Terutama invesasi yang padat karya. Sekali lagi ingin saya garis bawahi untuk investasi yang berhubungan dengan padat karya agar yang namanya prosedur perizinan betul-betul bisa dikurangi sebanyak-banyaknya, hilangkan regulasi-regulasi yang tidak perlu, hilangkan peraturan-peraturan baik di tingkat kementerian, mungkin juga di tingkat eselon satu, Dirjen dan mungkin juga di tingkat BUMN kita," kata Presiden.

Regulasi yang berbelit-belit bisa menghambat investasi dan ekspor yang sedang dikejar pemerintah demi pertumbuhan ekonomi.

"Kita melihat strategi makro fiskal kita dalam jangka pendek, menengah dan panjang sudah hati-hati dan dalam track yang betul. Postur fiskal juga kita terus benahi sehingga saya ingin sekali lagi, saya tidak tahu ke berapa kali, seluruh menteri agar mengecek program-program kegiatan di kementeriannya untuk yang rutinitas yang bertahun-tahun agar digeser ke hal-hal yang produktif yang memberikan hasil yang bisa memberikan manfaat untuk rakyat," tutur Presiden.

Baca juga: Presiden akan "paksakan" penerapan "Online Single Submission"
 

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar