Hanya bisa hitung jari, sosok pemimpin atau kepala daerah yang benar-benar bebas atau paling tidak jauh dari kepentingan dan lebih mementingkan masyarakat..."Jayapura (ANTARA News) - Akademisi dari Universitas Cenderawasih Marinus Yaung berpendapat bahwa Papua akan maju jika mempunyai sosok pemimpin yang takut akan Tuhan, tahu aturan dan bebas dari kepentingan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Marinus Yaung dalam diskusi yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua (Ampera) dengan tema `Kiblat politik transaksional dan masa depan rakyat Papua` di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Papua, Jumat petang.
"Papua akan maju kalau miliki pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang tahu aturan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan terakhir yang bebas dari kepentingan, apalagi ini kalau dikaitan dengan pesta demokrasi atau pilkada," kata Marinus yang menjadi salah satu nara sumber dalam diskusi tersebut.
Soal pemimpin yang bebas dari kepentingan, kata Marinus yang pernah menjadi komisioner KPU Kota Jayapura itu menilai agak sulit dicari karena seorang pemimpin di Papua sudah pasti akan terhubung dengan berbagai kepentingan.
"Sosok pemimpin yang terakhir, dari bebas kepentingan ini yang sangat susah, susah mencari model pemimpin seperti ini. Rata-rata kita di Papua mencari sosok seperti ini agak susah, atau biasa rekan-rekan politisi menyampaikan bahwa tidak ada makan siang yang gratis," katanya.
Lebih lanjut, Marinus yang terkenal di Papua sebagai pengamat politik dan hubungan internasional mengatakan sosok pemimpin yang bebas dari kepentingan itu bukan saja susah dicari di Bumi Cenderawasih tetapi di Indonesia juga demikian.
"Hanya bisa hitung jari, sosok pemimpin atau kepala daerah yang benar-benar bebas atau paling tidak jauh dari kepentingan dan lebih mementingkan masyarakat, salah satunya sosok bupati dari Sulawesi Selatan yang berlatar belakang dosen atau akademisi," kata Marinus Yaung mencontohkan tapi tidak menyebutkan namanya.
Sementara itu, nara sumber lainnya Frits Ramandey dari Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua berpendapat bahwa pilkada itu adalah proyek padat modal dan pilkada juga proyek harga diri manusia.
"Karena dalam pilkada itu pasti berhubungan dengan modal atau pemodal dan soal harga diri itu saat ada seseorang diminta untuk mencari suara dengan uang Rp50 juta untuk membayar satu suara Rp50 ribu untuk pilkada. Maka disitulah harga diri anda dinilai," katanya.
Untuk itu, kata mantan Ketua AJI Jayapura itu, hati-hati berbicara soal harga diri, apalagi dalam suasana pilkada.
Frits juga menilai bahwa Indonesia belum punya platform politik karena masih banyak partai dan pada Pemilu 2019 sudah ditetapkan oleh KPU RI sebanyak 14 partai politik, beberapa diantaranya partai baru.
"Jadi, di Indonesia itu belum ada metode pendidikan politik yang tepat," kata Frits.
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
