Para pemimpin protes tersebut dituduh telah melanggar dekrit keadaan darurat.
Sekretaris Jenderal Komite Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC) anti-pemerintah Suthep Thaugsuban ada di daftar teratas pemimpin protes yang diajukan untuk ditahan.
Kepala DSI Tarit Pengdith telah dipanggil untuk bersaksi ke pengadilan, kata Yutthana Praedam, pakar DSI untuk kasus khusus, seperti dikutip oleh Bangkok Post.
Sementara itu, Pusat Penjaga Ketenteraman dan Ketertiban (CMPO) telah memperingatkan 30 perusahaan swasta untuk berhenti mendukung protes PDRC.
Tarit, yang juga sekretaris CMPO, mengatakan perusahaan-perusahaan akan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dekrit darurat dan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dengan menyediakan kendaraan dan dukungan keuangan untuk para demonstran PDRC, demikian laporan Xinhua.
(H-AK)
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
