Menko PMK: Akan ada perbaikan 20 juta nama dalam data terpadu

id bansos,covid-19,dtks,muhadjir effendy

Menko PMK Muhadjir Effendy. ANTARA/HO-Kemenko PMK/pri.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan akan ada perbaikan 20 juta nama dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk merespon kondisi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kita harapkan pandemi COVID-19 menjadi momentum perbaikan DTKS di mana masih banyak NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang belum sinkron. Masih ada 20 juta nama yang belum sinkron ke NIK yang jadi seasaran penyempurnaan DTKS dan dirapikan," kata Muhadjir dalam konferensi pers di kantor presiden Jakarta, Rabu.

Konferensi Pers itu juga dihadiri oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai perkembangan penyaluran bantuan sosial.

"Data yang berstatus inclusion error  dan exclusion error yaitu orang miskin tidak masuk dalam DTKS akan dimasukkan tapi ada juga yang tidak miskin tapi masuk DTKS akan dikeluarkan, perbaikan DTKS tersebut juga terkait tanggung jawab Menteri Dalam Negeri karena terkait dengan daerah masing-masing," ungkap Muhadjir.

Berdasarkan evaluasi penyaluran bantuan sampai Juni 2020, penyaluran bansos baik reguler maupun non reguler masih terus akan terus diperbaiki.

"Beberapa masalah yang perlu diperbaiki adalah
pertama percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyerahan keluarga pra sejahtera kepada 1,1 juta keluarga program perluasan dengan daerah yang perlu dipercepat itu ada di Papua Barat dan Papua," tambah Muhadjir

Masalah kedua yang akan dikerjakan adalah percepatan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BS) di wilayah klaster 3 terutama Maluku, Papua dan Papua Barat; ketiga percepatan penyaluran token pelanggan listrik prabayar di daerah sulit diakses; keempat perbaikan tahapan penyaluran

Dalam konferensi pers tersebut dijelaksan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) pada bulan April-Mei sudah disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai total Rp2,495 triliun.

Sedangkan untuk bulan Juli pada termin 1 sudah diterima Rp2,42 triliun untuk 0.543.329 KPM (95,43 persen) dan pada termin II (mulai 18 Juni 2020) disalurkan Rp0,13 triliun untuk 456.671 KPM.

Untuk program Kartu Sembako realisasi untuk April adalah 18.825.261 KPM (94,13 persen), pada Mei 18.347.475 KPM (91,74 persen), pada Juni 18.331.273 KPM (91,66 persen).

Selanjutnya untuk bansos sembako Jabodetabek untuk tahap 1 di wilayah DKI Jakarta sudah disalurkan untuk 962.143 Kepala Keluarga (KK) artinya 100 persen, di Bodetabek sebanyak 520.764 KK (100 persen), untuk tahap 2 di Jakarta disalurkan ke 946.853 KK (100 persen) dan Bodetabek 510.759 KK (100 persen).

Tahap 3 di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.223.418 KK (100 persen) dan Bodetabek sebanyak 559.319 KK (99,93 persen), kemudian tahap 4 di Jakarta ada penyaluran 1.299.849 KK (100 persen) dan di Bodetabek ke 559.192 KK (100 persen).

Sedangkan untuk tahap 5 akan diberikan pada 15 Juni 2020 dan tahap 6 akan diberikan pada 29 Juni 2020.

Selanjutnya untuk bansos tunai yang ditargetkan untuk 9 juta orang, data yang terkumpul per 17 Mei 2020 adalah sebanyak 8.366.838 KK target penerima bansos tunai.

Realisasi tahap 1 per 16 Juni 2020 adalah Rp4,73 triliun (87,71 persen), tahap 2 per 16 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,96 triliun).

Sejumlah kendala adalah karena masih ada daerah yang meminta penundaan penyaluran bansos, kondisi geografis serta keterbatasan loket pembayaran di PT Pos.

Kemudian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disalrukan adalah sebesar Rp4,037 triliun untuk 6,729.857 KPM di 63.667 desa (85 persen dari 74,953 desa).

Baca juga: Pemerintah atasi kendala penyaluran bansos tunai
Baca juga: Mensos pastikan nilai dan kualitas bansos sembako sesuai ketetapan


Presiden Jokowi telah memutuskan menambah anggaran program jaring pengaman sosial dipicu pandemi COVID-19 yaitu mencapai Rp203,9 triliun

Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta penerima manfaat yang besaran manfaat yang berbeda-beda sesuai kualifikasi penerima; kedua program kartu sembako untuk 20 juta KPM.

Ketiga, adalah bansos sembako bagi wilayah Jabodetabek dengan target 1,9 juta KK dengan besaran Rp600 ribu untuk masing-masing KK selama 3 bulan pada April-Juni dan dilanjutkan sebesar Rp300 ribu pada Juli-Desember 2020; Kempat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 9 juta KK di luar Jabodetabek.

Kelima, Kartu Pra Kerja di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian yang ditujukan untuk 5,6 juta penerima dengan total anggaran Rp20 triliun yang diberikan pada April-Desember 2020; keenam adalah bantuan listrik yaitu menggratiskan pemakaian listrik untuk 450 VA dan diskon 50 persen untuk pemakaian 900 VA pada April-Juni 2020.

Ketujuh berupa BLT dana desa di bawah Kementerian Desa bagi 12,3 juta KK dengan nilai Rp600 ribu per bulan per KK pada April-Juni 2020.

Baca juga: Menaker dan Mensos serahkan bansos untuk pekerja terdampak COVID-19
Baca juga: Mensos serahkan sembako Presiden bagi purnawirawan eks pejuang Timtim

 

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: Arief Mujayatno
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar