DPRK harapkan pengelolaan dana penanganan COVID-19 transparan

id Dprk,pemerintah aceh,aceh besar,mawardi ali,bupati,corona,covid-19,rapat terbatas

Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali memimpin rapat terbatas dengan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, di Aceh Besar. (ANTARA)

Aceh Besar (ANTARA) - Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar, Iskandar Ali berharap alokasi anggaran untuk penanganan Virus Corona atau COVID-19 dapat dikelola secara transparan, sehingga berbagai upaya yang telah dicanangkan tepat sasaran dan berjalan maksimal.

"Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telah menganggarkan Rp48 miliar untuk penangan COVID-19, semoga realisasinya nanti tepat sasaran," katanya, di Aceh Besar, Jumat.
Baca juga: Wanita dengan gejala COVID-19 diamankan di Aceh Besar

Ia menjelaskan pihaknya telah menggelar rapat terbatas dengan pihak eksekutif yang dihadiri pimpinan DPRK, Plt Sekwan Fata Muhammad, dan dihadiri langsung Bupati Aceh Besar Mawardi Ali untuk membicarakan tindak lanjut pencegahan dan penanganan COVID-19 di daerah setempat.

Dia menjelaskan Pemkab Aceh Besar telah menyiapkan rencana kerja anggaran (RKA) perubahan yang dikhususkan untuk penanganan COVID-19 dengan meniadakan kegiatan yang tidak mendesak seperti acara seremonial dan perjalanan dinas.

Ia mengatakan selaku ketua lembaga pengawasan (legislatif), juga mengharapkan dana yang dialokasikan tersebut dapat dikelola secara transparan oleh pemerintah daerah.

Menurut dia, dengan pengelolaan secara transparan juga akan memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.

"Semoga anggaran tersebut terealisasi dengan cepat dan baik, mengingat masyarakat Aceh Besar sedang menanti keputusan ini," kata politisi PAN tersebut.
Baca juga: Pemkab Aceh Besar distribusikan APD dan disinfektan

Sebelumnya, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali menyampaikan bahwa pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp25 miliar untuk penanganan dan pencegahan COVID-19 yang merupakan pengalihan dari kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas.

"Insya Allah untuk finalisasinya kami akan gelar kembali rapat terbatas pada Senin (6/4), kami juga meminta legislatif untuk terus mengawal pembangunan di Aceh Besar, terutama dalam kondisi seperti saat ini, kami minta DPRK terus mengawal, memberi masukan serta kritikan untuk kemajuan Aceh Besar," demikian Mawardi Ali.

Pewarta : M Ifdhal
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar