Larangan ASN bercadar, Guru Besar IPDN: harus bijak buat kebijakan

id larangan cadar asn, celana cingkrang asn,guru besar ipdn, djohermansyah

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan, di Jakarta, Sabtu,(07/12/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/am.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan mengatakan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin harus bijak membuat kebijakan soal larangan ASN bercadar dan celana cingkrang.

"Jangan main pikir semalam langsung bikin Permen bikin apa gitu, harus ada 'testing the water' dulu lah, cek dulu publik, jangan langsung tanda tangani SK," kata Djohermansyah Djohan di sela kegiatan diskusi "Meracik Pegawai Negeri Super" di Jakarta, Sabtu.

Djohermansyah mengingat kabinet jangan tergesa-gesa memutuskan sesuatu demi menunjukkan kinerja mereka sebagai menteri yang telah dipercayakan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mungkin ini masih 'honeymoon' lah ya kan, jadi menteri baru, pas ingat langsung wujudkan dalam kebijakan," kata dia.

Baca juga: Larangan cadar bagi ASN, Tjahjo: Belum dibahas

Baca juga: Pimpinan MPR tanggapi usulan larangan cadar bagi ASN

Baca juga: Haidar Alwi: Langkah menteri agama larang ASN bercadar itu tepat


Menurut Djohermansyah, tidak ada salahnya ASN menggunakan cadar atau celana cingkrang selama mereka menunjukkan kinerja mereka dalam menyelesaikan tugas dan kewajiban.

Kemudian, pola kerja saat ini lanjutnya sudah mulai berubah, yaitu dengan pola mengakomodasi gaya hidup pekerja guna meningkatkan kinerja.

Hal itu terlihat dari kantor maupun korporasi belakangan ini memberikan kebebasan pekerjanya untuk menerapkan gaya hidup mereka dalam dunia kerja.

"Kita lihat korporasi, anak muda milenial itu bajunya kaos saja, kasual, sepeda brompton. Dunia sekarang makin membuka ruang untuk berpakaian kasual, yang nyaman bagi pekerja, kalau nyamannya cingkrang itu yang cocok, 'what's wrong'," kata Djohermansyah.

Wacana pelarangan penggunaan hijab, cadar atau celana cingkrang perlu dipertimbangkan karena bisa saja membuat pegawai menjadi tidak nyaman, sehingga membuat mereka jadi tidak optimal dalam bekerja.

"Bukan di situ caranya kita mengatur pegawai, itu membuat pegawai tidak nyaman. Memang negara tanpa pegawai yang mendukungnya bisa menggerakkan roda pemerintahan?," ujarnya.

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar