Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pemerintah menunda kebijakan pemindahan ibu kota karena ada hal yang mendesak terkait dengan kondisi Papua dan Papua Barat yang bergejolak.

"Beberapa hari lalu kita disadarkan ada gejolak di Papua dan Papua Barat," kata Amien Rais dalam perayaan Milad Ke-21 PAN di Jakarta, Jumat.

Baca juga: HNW: MPR harus diajak diskusi rencana pemindahan ibu kota

Amien Rais menilai kejadian di Papua dan Papua Barat sangat memprihatinkan sehingga harus didahulukan untuk diselesaikan pemerintah, bukan mengutamakan kebijakan pemindahan ibu kota.

Amien mengingatkan pemerintah jangan pernah menganggap enteng permasalahan di Papua dan Papua Barat karena sudah ada contoh bahwa negara yang besar yang tampak kuat ekonomi, militer, intelijen, dan kepolisian namun bisa runtuh dalam tempo singkat, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

"Dalam permasalahan Papua dan Papua Barat, setelah saya ikuti dari waktu ke waktu, terlihat campur tangan luar negeri sudah terlihat," ujarnya.

Baca juga: Pesan damai dari Padang untuk Papua, Malang, dan Indonesia

Dalam menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat, menurut Amien, tidak bisa hanya menggunakan pendekatan keamanan, ekonomi, dan politik, tetapi harus multidimensional.

Amien mengingatkan bahwa gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan dilaksanakan referendum pada bulan Desember 2019.

"Sekarang gerakan pembebasan untuk Papua Barat sudah mengagendakan referendum pada bulan Desember 2019, jangan anggap remeh. Saya tidak katakan salah atau benar. Namun, jangan sampai terlambat. Kalau sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali menjadi nasi," katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019