
Mendagri dorong verifikasi digital calon Jamaah Haji

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Digitalisasi Layanan Jamaah Haji Berbasis Data Kependudukan untuk memperkuat verifikasi calon jamaah sekaligus mencegah potensi kecurangan dalam antrean keberangkatan.
Penandatanganan SEB dilakukan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Kesehatan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat.
"Kita sudah bersepakat, kami bertiga untuk mendukung pelayanan haji dan umrah dengan kualitas lebih baik," kata Tito.
Ia menjelaskan penyelenggaraan haji dan umrah menjadi salah satu pelayanan penting bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.
Tingginya jumlah calon jamaah dibandingkan dengan kuota keberangkatan menyebabkan antrean haji yang panjang dan, menurut Tito, berpotensi menimbulkan penyimpangan.
"Permasalahan kuota ini dan antre ini, ini kemudian bisa moral hazard. Moral hazard di antaranya ada yang mungkin jadi calo yang mengurus. Ada kemudian yang harusnya mengantrenya masih lama minta duluan. Bahkan menggunakan nama orang lain dan lain-lain," ujarnya.
Tito mengapresiasi upaya Kementerian Haji dan Umrah dalam memangkas waktu tunggu calon jamaah haji.
Menurut dia, upaya tersebut perlu didukung sistem layanan digital berbasis data kependudukan yang dikelola Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat proses verifikasi calon jamaah.
Ia mengatakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menghimpun data kependudukan yang dilengkapi dengan identitas biometrik, antara lain pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.
"Kami sudah bersepakat dengan Kementerian Haji dan Umrah memanfaatkan data Dukcapil ini untuk memverifikasi semua calon-calon yang akan berangkat haji," katanya.
Tito mengatakan SEB tersebut juga menjadi landasan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan, untuk bersinergi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah di daerah.
Menurut dia, aspek kesehatan menjadi bagian penting dalam pelayanan karena termasuk persyaratan yang harus dipenuhi calon jamaah haji.
"Sehingga penanganan tiap-tiap daerah juga berlaku tertib, tidak menimbulkan masalah, baik masalah hukum maupun masalah sosial, keributan, kegaduhan yang tidak perlu," ujar Tito.
Berdasarkan data penyelenggaraan haji, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221.000 orang pada 2026. Jumlah yang sama juga ditetapkan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah pada akhir September 2026 mengungkapkan telah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jamaah haji yang terdaftar dalam antrean keberangkatan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak pada 28 September menyatakan proses validasi tersebut menemukan sekitar 400 ribu data yang tidak valid.
Menurut Dahnil, setelah dilakukan pembenahan data dan penghitungan ulang, rata-rata masa tunggu faktual jamaah yang berangkat pada 2026 tercatat sekitar 14 tahun, sedangkan penghitungan administratif sebelumnya menunjukkan rata-rata 26 tahun.
Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor:
Faidin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
