Berhenti terbuai deflasi, bersiap hadapi inflasi
Kendari (ANTARA) - Angka deflasi sering kali menjadi kabar baik. Namun, bagi pengendalian inflasi daerah, deflasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Justru ketika harga mulai terkendali, pemerintah daerah memiliki ruang terbaik untuk membenahi sumber persoalan sebelum tekanan harga kembali muncul.
Badan Pusat Statistik mencatat Sulawesi Tenggara mengalami deflasi 0,31 persen secara bulanan pada Agustus 2026. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan sejumlah komoditas seperti tomat, ikan layang, ikan bonggol, dan kangkung menjadi penyumbang utama.
Capaian ini patut diapresiasi. Namun, pengalaman sepanjang 2026 menunjukkan bahwa perjalanan inflasi Sultra tidak sepenuhnya mulus. Pada triwulan I, inflasi tahunan Sultra tercatat 3,37 persen. Bahkan pada Mei, inflasi tahunan sempat mencapai 4,07 persen dan pada Juni menembus 4,68 persen.
Artinya, persoalan utama Sultra bukan semata-mata bagaimana menurunkan inflasi ketika sudah tinggi. Tantangan yang lebih strategis adalah bagaimana membuat harga pangan lebih tahan terhadap guncangan.
Transformasi Menuju Manajemen Risiko
Selama ini, pengendalian inflasi daerah kerap identik dengan operasi pasar, pasar murah, sidak harga, atau intervensi ketika harga komoditas telah melonjak. Kebijakan tersebut tetap diperlukan. Namun, jika terlalu dominan, pemerintah berisiko bekerja seperti pemadam kebakaran: bergerak cepat ketika api sudah membesar.
Pendekatan semacam itu perlu dilengkapi dengan manajemen risiko.
Dalam konteks Sultra, pengendalian inflasi seharusnya dimulai dari pertanyaan sederhana: komoditas apa yang paling sering memberikan tekanan, mengapa harganya bergejolak, kapan biasanya tekanan terjadi, dan intervensi apa yang paling efektif?
Pertanyaan tersebut penting karena karakteristik Sultra berbeda dengan daerah lain. Sebagai provinsi kepulauan, biaya logistik, jarak antardaerah, kondisi cuaca, serta ketergantungan pada produksi komoditas tertentu dapat membuat gangguan pasokan dengan cepat diterjemahkan menjadi kenaikan harga.
Data inflasi pun sebenarnya sudah memberikan petunjuk. Ketika komoditas pangan tertentu berulang kali muncul sebagai penyumbang inflasi maupun deflasi, pemerintah tidak cukup hanya mencatat pergerakan harganya. Yang lebih penting adalah membaca pola di baliknya.
Misalnya, jika harga ikan sering berfluktuasi karena kondisi cuaca dan ketergantungan pada hasil tangkapan, maka persoalannya bukan sekadar harga ikan. Persoalannya adalah ketahanan rantai pasok perikanan. Begitu pula apabila harga hortikultura mudah melonjak karena produksi musiman, solusinya tidak berhenti pada operasi pasar ketika harga sudah tinggi.
Dengan kata lain, intervensi inflasi harus bergeser dari berbasis gejala menjadi berbasis akar masalah.
Memprioritaskan Komoditas, Memperkuat Kolaborasi
Karena sumber daya pemerintah terbatas, tidak semua komoditas dapat diperlakukan sama. TPID perlu memiliki daftar prioritas yang diperbarui secara berkala berdasarkan dua hal: besarnya kontribusi komoditas terhadap inflasi dan tingkat kerentanannya terhadap guncangan harga.
Komoditas dengan kontribusi besar dan volatilitas tinggi harus menjadi prioritas pertama. Intervensinya pun perlu bersifat ganda: respons cepat ketika harga bergerak dan pembenahan struktural untuk mengurangi volatilitas dalam jangka panjang.
Untuk komoditas yang kontribusinya besar tetapi relatif stabil, fokusnya berbeda. Pemerintah tidak perlu terus-menerus melakukan intervensi harga, tetapi memastikan pasokan dan distribusinya aman, terutama menjelang Ramadan, Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, serta periode lain yang secara historis meningkatkan permintaan.
Sementara komoditas yang volatil tetapi kontribusinya kecil dapat dipantau dengan sistem peringatan dini. Tidak semua kenaikan harga membutuhkan operasi pasar. Di sinilah pentingnya disiplin penggunaan anggaran.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip 4K pengendalian inflasi daerah: ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Pemerintah Sultra sendiri telah menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, kerja sama antardaerah, perbaikan distribusi, hingga pengembangan budidaya perikanan untuk mengurangi ketergantungan terhadap perikanan tangkap.
Yang perlu diperkuat sekarang adalah bagaimana agenda tersebut diterjemahkan menjadi program yang terukur.
Kerja sama antardaerah, misalnya, jangan berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. KAD harus memiliki komoditas prioritas, volume pasokan, jadwal distribusi, serta mekanisme aktivasi ketika indikator harga mulai menunjukkan tekanan.
Demikian pula pengembangan cold storage dan infrastruktur pascapanen. Investasi tersebut sebaiknya tidak dipandang semata-mata sebagai proyek sektoral, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur stabilisasi harga. Semakin panjang umur simpan komoditas, semakin besar kemampuan daerah mengelola ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi.
Pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak seharusnya hanya diukur dari apakah inflasi berada dalam sasaran. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh harga yang relatif stabil tanpa pemerintah harus terus-menerus mengeluarkan biaya intervensi.
Deflasi Agustus memberikan momentum yang baik bagi Sultra. Namun, momentum tersebut jangan dihabiskan hanya dengan menikmati angka yang rendah. Saat harga sedang terkendali justru merupakan waktu terbaik untuk memperbaiki gudang, memperkuat produksi, membangun konektivitas distribusi, memperluas kerja sama antardaerah, dan menyempurnakan sistem peringatan dini.
Inflasi adalah persoalan ekspektasi sekaligus persoalan pasokan. Karena itu, pengendaliannya membutuhkan lebih dari sekadar respons cepat. Sultra membutuhkan sistem yang mampu membaca risiko sebelum menjadi gejolak.
Jangan menunggu harga naik untuk mulai bertindak. Ketika inflasi masih terkendali, justru saat itulah kebijakan terbaik harus dimulai.
*) Rabiul Misa, Analis Yunior Bank Indonesia
Oleh Rabiul Misa *)
COPYRIGHT © ANTARA 2026
