Seberapa tangguh Bumi Anoa menangkal serangan Godzilla?

Rabu, 10 Juni 2026 21:54 WIB

Analis Yunior Bank Indonesia Rabiul Misa. (ANTARA/HO-Pribadi)

Kendari (ANTARA) -

Baru-baru ini, istilah El Nino "Godzilla" kian santer mengusik diskursus publik. Mengutip proyeksi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), selayaknya sosok monster yang menyeramkan, fenomena global ini membawa ancaman bencana yang mengkhawatirkan.

Sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu mencermati perkembangan terkini. Kondisi iklim global saat ini sebenarnya masih didominasi fase netral dengan probabilitas sekitar 60 persen (WMO, 2026). Kendati begitu, BMKG memprakirakan puncak El Nino yang memicu kemarau lebih panjang dan kering dari biasanya akan melanda hampir 61,4 persen wilayah Indonesia pada Agustus 2026. Sebanyak 64,5 persen zona musim bahkan diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Pemerintah tentu perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan seiring tingginya ketidakpastian iklim ini.

Nyatanya, BRIN mengonfirmasi bahwa dampak dari El Nino "Godzilla" 2026 memang tidak akan seragam di setiap daerah. Wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara diperkirakan mengalami kekeringan parah yang mengancam produksi lumbung padi Pantura. Sebaliknya, wilayah timur laut seperti Sulawesi, Halmahera, dan Maluku justru berpotensi mengalami anomali curah hujan tinggi dan banjir.

Belum lama ini, dampaknya mulai terasa di Sulawesi Tenggara. Curah hujan diwartakan sedang tinggi-tingginya hingga seketika menyebabkan luapan banjir bandang di daerah sentra pertanian. Lantas, seberapa tangguh Pemda Sultra meredam dampak anomali iklim yang kian sulit dibaca?

Sejak Mei 2026, banjir yang menggenangi beberapa daerah di Sultra tidak lagi membentuk siklus musiman. Ia menjelma alarm pengingat bagi ketahanan pangan. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra menghimpun data sekitar 2.336 hektare lahan persawahan terdampak. Angka ini menyumbang 22 persen dari total luas tanam atau mencapai 10.600 hektare.

Berdasarkan sebarannya, wilayah terdampak banjir meliputi Kabupaten Konawe seluas 1.096 ha, Kolaka Timur 639 ha, Konawe Selatan 288 ha, Kota Kendari 151 ha, Kabupaten Kolaka 112 ha, dan Kota Baubau seluas 50 ha.

Kabupaten Konawe yang dikenal sebagai lumbung pangan utama, justru menanggung pilu paling pertama. Lebih dari 1.000 hektare lahan pertanian di sana seketika berganti rupa menjadi danau dadakan. Imbasnya, sekitar77 hektare areal tanam dinyatakan puso atau mengalami gagal panen total.

Bagi petani, pemandangan sawah yang terendam, menyisakan biaya yang tertanam. Ongkos pembelian benih dan pupuk, upah tenaga kerja hingga sewa mesin pertanian tak dapat dipulihkan kembali.

Ironisnya, dalam tata niaga pangan, ketika sentra produksi terdampak banjir, rantai distribusi beras terganggu di hilir.Tidak berhenti sampai di situ, daya beli masyarakat ikut tertekan akibat potensi lonjakan harga pangan.

Dalam beberapa dekade, indikator keberhasilan sektor agraria nasional masih menganut pendekatan kuantitatif: seberapa luas area cetak sawah, dan seberapa tinggi tonase produksi beras. Berkaca pada kondisi hari ini, parameter ini perlu dirumuskan ulang, mengingat fenomena anomali iklim semakin kompleks.

Peraih nobel ekonomi, Nassim Nicholas Taleb menangkap kerumitan ini dalam bukunya “The Black Swan”. Lewat gagasan Antifragile, Dia mengungkapkan situasi lanskap ekonomi global tampak sarat dengan ketidakpastian.Seiring waktu, kekuatan sebuah sistem tidak lagi diuji dari ketangguhan menghindari guncangan, melainkan cara merespons dan bertahan.

Berangkat dari lensa analisis ini, kita tidak lagi bisa menakar banjir Konawe dan daerah lain yang terdampak banjir di Sultra dari seberapa luas hektare sawah yang terendam. Justru, kita patut mempertanyakan hal yang lebih fundamental: seberapa kokoh jalur logistik, seberapa jauh roda distribusi tetap berputar dan seberapa stabil harga di tingkat konsumen.

Kini, alih-alih ancaman kekeringan, tantangan terbesar dari El Nino "Godzilla" terletak pada ketahanan rantai nilai pangan.

Menolak pasrah pada nasib, Pemprov Sultra lekas bertindak, mencegat harapan yang tersisa raib. Berkat koordinasi intensif dengan pemerintah pusat, ikhtiar ini membuahkan hasil. Pada 12 Mei 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir langsung memantau titik lokasi banjir. Paket bantuan tanggap darurat senilai Rp10 miliar pun dikucurkan. Dari anggaran tersebut, 50 ton benih padi didistribusikan untuk menginisiasi penanaman ulang (replanting) di atas 2.000 hektare lahan.

Bukan hanya itu, 25 unit Alat dan Mesin Pertanian(Alsintan) serta fasilitas pengering gabah (dryer) juga diluncurkan ke lokasi paling terdampak. Pemda setempat pun tidak tinggal diam. Balai Wilayah Sungai (BWS) sigap memulihkan tanggul irigasi yang jebol.

Hal yang tidak kalah penting, bantalan sosial berupa dana tunai Rp500 juta ikut disalurkan untuk demi menjaga daya beli masyarakat di daerah setempat. Tentu berbagail angkah reaktif pemerintah ini layak diapresiasi.

Kendati begitu, langkah reaktif pascabencana perlu ditingkatkan ke level responsif sebelum terjadi anoma licuaca. Layaknya sedia payung sebelum hujan.

Harapan ini menemukan resonansinya. Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional resmi diluncurkan pada tanggal 13 Mei 2026.Program ini dirancang sebagai evolusi dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Bedanya, tujuan GPIPS salah satunya diarahkan untuk fokus membentuk ekosistem ketahanan pangan berkelanjutan bahkan di tengah tantangan perubahan iklim.

Inisiatif kebijakan ini diperkuat dalam pilar strategi 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Bagi Sulawesi Tenggara, strategi ini dapat diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Praktisnya, ketika lumbung Konawe tengah mengalami gangguan produksi, pemerintah daerah langsung sigap menjalin kerja sama G2G (Government to Goverment). Langkah ini diambil demi memastikan pasokan beras dari wilayah surplus dapat mengatasi kekurangan pasokan (shortage).

Lebih jauh, orientasi Kebijakan terkini lebih berfokus pada aspek yang jauh lebih luas: efisiensi konektivitas pelabuhan, ketersediaan gudang penyimpanan, keandalan jalur logistik, akurasi pusat data GPS. Kita perlu memperkuat kemampuan manajemen masa tanam berbasis infrastruktur teknologi. Tentu upaya ini hanya dapat terorkestrasi melalui sinergi dan kolaborasi. Koordinasi ini akan tercipta intens dalam forum TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) menjadi prioritas utama.

Pada gilirannya, peristiwa banjir di Sultra tahun ini menyisakan pelajaran berarti. Ketahanan pangan daerah tidak lagi diuji saat cuaca sedang membaik. Ia justru diuji seberapa tangguh saat El Nino "Godzilla" datang mengusik.

*) Rabiul Misa, Analis Yunior Bank Indonesia