Pemkab Kolaka tekankan pembangunan inklusif dalam Musrenbang RKPD 2027

Jumat, 10 April 2026 20:11 WIB

Bupati Kolaka Amri, saat melakukan sambutan kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra/Andika)

Kolaka (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan masyarakat berbasis pelayanan dasar dan ekonomi inklusif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di daerah itu.

Bupati Kolaka Amri, di Kolaka, Kamis, mengatakan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,41 dan menjaga rasio gini di angka 0,252 untuk memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Amri dalam sambutannya di salah satu hotel Kolaka.

Pemerintah daerah mengusung tema pembangunan "Pembangunan dan Kesejahteraan yang Semakin Merata Berbasis Pelayanan Dasar Berkualitas, Ekonomi Inklusif dan Tata Kelola yang Bersih" sebagai komitmen jangka panjang bagi masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Mekongga tersebut.

Amri menjelaskan bahwa untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan memperkuat implementasi program prioritas "5 Kartu Beramal".Program tersebut meliputi Kartu Sehat Beramal, Kartu Pintar Beramal, Kartu Tani Beramal, Kartu Perikanan Beramal, serta Kartu Bantuan Lansia dan Disabilitas Beramal.

Selain itu, Ia menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan setiap program memiliki indikator kinerja yang jelas, mendorong inovasi digital, serta melakukan evaluasi ketat berbasis data.

"Perencanaan harus berbasis data dan kebijakan harus berbasis bukti, sehingga setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Wakil Bupati Kolaka Husmaluddin, unsur Forkopimda, serta para pimpinan OPD lingkup Pemkab Kolaka.