Tunggakan pelayanan PLN: PT KSN setor Rp1 miliar, instalasi mandek

Kamis, 19 Maret 2026 17:58 WIB

PLN UP3 Kendari. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Kendari (ANTARA) - PT PLN UP3 Kendari hingga Selasa (17/3) belum menuntaskan pemasangan instalasi listrik di kawasan PT Kasuari Silika Nusantara (KSN) Konawe Selatan, meski perusahaan tersebut telah melunasi kewajiban sebesar Rp1,035 miliar sejak 6 Januari 2026.

Pembayaran tersebut mencakup biaya penyambungan, uang jaminan pelanggan, penyediaan gardu, hingga bea meterai untuk pemenuhan suplai listrik sebesar 1,2 juta Volt Ampere (VA). Namun, keterlambatan langkah PLN UP3 Kendari ini diduga akibat permainan oknum, mengingat pihak PLN Persero sebenarnya telah mengeluarkan nomor registrasi surat persetujuan pasang baru sebagai jawaban atas pengajuan perusahaan.

PT KSN sendiri merupakan industri tambang batu silika yang beroperasi di wilayah Desa Meronga Raya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan.

Staf Site PT KSN, Rian, menyatakan pihaknya telah menyelesaikan seluruh kewajiban di PLN UP3 Kendari, baik dari sisi pembayaran maupun administrasi lainnya.

"Kami sudah mendapat izin melakukan kegiatan penambangan silika di wilayah Konawe Selatan dan tentu kami sudah memikirkan jauh-jauh potensi ekonomi sebelum meminta pemenuhan suplai listrik dari pihak PLN Kendari," kata Rian, Senin (16/3/2026).

Rian memaparkan bahwa PT KSN menargetkan mulai beroperasi pada April 2026. Jika berjalan sesuai rencana, kewajiban beban listrik setiap bulan diperkirakan mencapai Rp70 juta atau bahkan lebih yang akan menjadi pemasukan bagi negara.

"Jumlah ini tentu jadi pemasukan bagi negara, namun kami menyesalkan pihak PLN tidak melihat potensi ini. Kami ini investor, namun jika dibuat begini oleh PLN, kami bisa rugi karena operasional terhambat akibat belum ada pasokan listrik," sambung Rian.

Menanggapi hal tersebut, Pihak PLN UP3 Kendari melalui Bidang Pelayanan Pelanggan, Suyatno, mengatakan meskipun perusahaan sudah membayar, tetap diperlukan prosedur teknis. Ia berdalih pihaknya sementara meminta anggaran ke pusat untuk pemasangan listrik ke PT KSN.

"Mereka (PT KSN) membayar awal tahun. Kan ada peralihan anggaran, anggaran untuk tahun lalu (2025) kan sudah tutup, anggaran untuk tahun ini belum terbit," ujar Suyatno, Senin (16/3/2026).

Suyatno meminta pelanggan bersabar menunggu anggaran dari pusat untuk pembelian material dan eksekusi pemasangan. "Pembayaran dilakukan secara online, sepertinya masuk di pusat, jadi kami menunggu anggaran dari pusat dulu baru kami eksekusi," tambahnya sembari mengarahkan konfirmasi teknis ke Divisi Retail dan Niaga PLN UP3 Kendari, Sarlina.

Namun, jawaban berbeda diberikan oleh Sarlina saat dikonfirmasi wartawan. Ia menyebut keterlambatan terjadi karena alasan teknis di lapangan. "Butuh perluasan jaringan 1,5 km dan perlu waktu untuk realisasinya, sementara berproses," ujarnya, meski ia tidak menjawab saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan perluasan jaringan tersebut.

Persoalan ini memicu reaksi dari Aliansi Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (Sultra). Perwakilan aliansi, Zulfan, menyatakan PLN UP3 Kendari seharusnya memprioritaskan investor yang sudah menyelesaikan kewajibannya.

Ia menduga keterlambatan ini di luar pantauan PLN Persero Pusat dan patut diduga merupakan permainan oknum di tingkat lokal. "Kalau ini sikap oknum, kasihan warga sana. Kami dengar warga juga berharap agar listrik bisa masuk ke wilayah mereka, sedangkan kehadiran perusahaan merupakan salah satu pintu masuk utama agar mereka bisa menikmati aliran listrik," kata Zulfan.

Harapan serupa disampaikan Sekretaris Desa Merongga Raya, Salomon. Ia mengatakan kehadiran perusahaan sangat diharapkan masyarakat karena dampak positifnya terhadap ketersediaan listrik di pemukiman warga.

"Sebagian besar rumah di wilayah kami sudah sejak 20 tahun belum pernah merasakan listrik. Kalau perusahaan hadir memberikan solusi, ini jadi syukur yang luar biasa bagi masyarakat," ujar Salomon.

Menurutnya, warga desa menantikan akses listrik yang selama ini sering dikeluhkan namun tak kunjung mendapat solusi. "Warga berharap sekali, sebab saya menganggap persoalan listrik merupakan hak kami sebagai warga negara agar bisa menikmati listrik seperti warga lainnya di luar sana," pungkasnya.