Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi bergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk untuk memastikan efektivitas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan, keterlibatan kementeriannya dalam Satgas P2SP akan difokuskan pada percepatan implementasi program serta penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Nusron dalam keterangan resmi dikutip Jumat (24/25)
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi ke dalam tiga kelompok kerja (Pokja) dengan fokus tugas masing-masing.
Baca juga: Menteri Nusron minta masukan KPK soal layanan publik hingga cegah pungli
Selain percepatan penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga bertanggung jawab atas integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Nusron menekankan pentingnya digitalisasi RDTR melalui OSS guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan mendorong iklim investasi yang kondusif.
“Dari 668 RDTR yang telah disusun, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi pekerjaan rumah kami dan insyaallah saya komit. Dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruh yang belum (terintegrasi) OSS segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut, disampaikan bahwa hasil pembahasan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja.
“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujar Airlangga.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat tersebut, Direktur Perencanaan Tata Ruang Nuke Harniati, serta sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
Satgas P2SP diharapkan dapat menjadi motor penggerak percepatan pelaksanaan PSN, khususnya dalam mengatasi berbagai kendala teknis dan administratif yang selama ini menghambat realisasi program strategis pemerintah.
Baca juga: Hadir di tengah ruang publik, masyarakat jadi semakin mudah dapatkan informasi pertanahan
Baca juga: Pendaftaran tanah kini lebih mudah, Warga Bekasi berhasil urus sertipikat tanpa perantara
