Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton untuk Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dilaksanakan di delapan kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa kegiatan GPM tersebut bukan sekedar pasar murah biasa, akan tetapi ini menjadi strategi pemerintah untuk mengintervensi dan menjaga ketahanan pangan di tengah-tengah tantangan global saat ini.
“Tantangan ketahanan pangan semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, gangguan distribusi, hingga daya beli masyarakat. Negara harus hadir menjamin akses pangan yang terjangkau, aman, dan bergizi, terutama bagi kelompok rentan,” kata Andi Sumangerukka.
Dia menyebutkan saat ini Provinsi Sultra berada di posisi kelima nasional untuk tingkat inflasi pangan. Oleh karena itu Pemprov Sultra telah menyiapkan sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui GPM tersebut.
"Sehingga ke depannya, GPM ini harus menjangkau desa dan kecamatan, karena masyarakat di wilayah itulah yang paling terdampak fluktuasi harga," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Sultra Ari Sismanto menyampaikan GPM yang diselenggarakan serentak hari ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat.
Menurutnya, ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai, yakni menyediakan bahan pangan pokok dengan harga lebih murah dari pasar. Kemudian pihaknya juga menjembatani produsen langsung ke konsumen, serta menekan laju inflasi daerah akibat fluktuasi harga pangan.
“Kegiatan GPM kali ini berlangsung serentak di delapan kabupaten dan kota. Untuk di Kendari melibatkan 15 pelaku usaha atau distributor,” tambah Ari Sismanto.
Adapun delapan daerah yang dilakukan kegiatan GPM secara serentak itu, antara lain Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Bombana, Konawe Selatan (Konsel), Muna, Buton Utara (Butur), Buton Selatan (Busel), dan Kabupaten Wakatobi.
