Kendari (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan sebanyak 64.671 kuota pendaftaran siswa baru jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-provinsi itu.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Sultra Aris Badara saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 44.072 kursi untuk SMA dan 20.599 kursi untuk SMK.
"Pendaftaran itu dapat dilakukan secara daring (online) maupun luring (offline), disesuaikan dengan kondisi jaringan internet pada masing-masing sekolah," kata Aris Badara.
Ia menyebutkan proses pendaftaran tersebut dibuka dengan empat jalur, yaitu jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan jalur prestasi.
Aris Badara mengungkapkan untuk jalur domisili tak berbeda dengan sistem zonasi yang diberlakukan tahun sebelumnya, dengan persyaratan melampirkan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran dilakukan.
“Jalur domisili menggunakan batas wilayah administrasi, seperti desa atau kelurahan, sehingga siswa bisa mendaftar di sekolah yang berada dalam wilayah administrasi tempat tinggalnya, sedangkan kalau jalur zonasi dulu berdasarkan jarak rumah,” ujarnya.
Kemudian terdapat jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dengan terdaftar dalam Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
"Jalur ini juga mencakup penyandang disabilitas yang memiliki kartu disabilitas atau surat keterangan dari dokter," jelasnya.
Selain itu untuk jalur mutasi, kata dia, diperuntukkan bagi para siswa yang mengikuti perpindahan domisili orang tua karena alasan tugas, yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi dan surat keterangan pindah domisili.
Sementara untuk jalur prestasi dibuka untuk siswa dengan capaian akademik maupun non-akademik, dan berdasarkan nilai rapor.
Ia menegaskan dalam pelaksanaan seleksi tersebut harus dilakukan secara terbuka dan transparan agar bisa diakses oleh masyarakat. Selain itu akuntabel yang berarti setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap proses penerimaan tahun ini berjalan lancar, adil, dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat di Sultra,” kata Aris Badara.
