Wapres: Pemerintah fokus turunkan angka kasus stunting di 12 provinsi termasuk Sultra

id stunting

Wapres: Pemerintah fokus turunkan angka kasus stunting di 12 provinsi termasuk Sultra

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting untuk 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/8/2022). (ANTARA/BPMI Setwapres)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah fokus berusaha menurunkan angka kasus stunting di 12 provinsi prioritas, yang mencakup provinsi dengan prevalensi kasus stunting tinggi dan provinsi dengan banyak balita stunting.

"Fokus percepatan penurunan stunting pada tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Wakil Presiden mengatakan, provinsi yang angka kasus stuntingnya tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, prevalensi kasus stunting NTT mencapai 37,8 persen, Sulawesi Barat 33,8 persen, Aceh 33,2 persen, NTB 31,4 persen, Sulawesi Tenggara 30,2 persen, Kalimantan Selatan 30,0 persen, dan Kalimantan Barat 29,8 persen.

"Sedangkan lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara," kata Wakil Presiden.

Menurut data pemerintah jumlah balita dengan stunting di Jawa Barat sebanyak 971.792 anak, Jawa Tengah sebanyak 651.708 anak, Jawa Timur sebanyak 508.618 anak, Sumatera Utara sebanyak 347.437 anak, dan Banten sebanyak 268.158 anak.

Wakil Presiden mengatakan, pemerintah menjalankan intervensi dengan sasaran lebih dari 60 persen anak balita di 12 provinsi prioritas tersebut.

Guna mempercepat penurunan angka kasus stunting, Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2021 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan itu mencakup strategi nasional percepatan penurunan stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes, lebih pendek dibandingkan dengan rata-rata anak seusianya.

Menurut SSGI 2021 prevalensi angka kasus stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4 persen dan pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024.

"Artinya kita harus menurunkan stunting sebesar 10,4 persen pada waktu yang tersisa, tentu menjadi tantangan kita bersama," kata Wakil Presiden.

Pemerintah menjalankan intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk mempercepat penurunan angka kasus stunting. Intervensi spesifik mencakup penanganan penyebab langsung stunting sedangkan intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.

Intervensi yang dijalankan untuk menurunkan angka kasus stunting di antaranya peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi, pendampingan keluarga, promosi kesehatan lingkungan, peningkatan akses terhadap air bersih, serta edukasi dan penyuluhan bagi remaja putri dan calon pengantin.

Rapat kerja mengenai percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, dan perwakilan kepala daerah provinsi prioritas.

 
Wali Kota Kendari, H Sulkarnain K, saat luncurkan program Dashat di kelruahan Anggilowu, Rabu (Antara/Suparman)


Wali Kota Kendari, H Sulkarnain Kadir, meluncurkan Program Dapur Sehat (Dahsat) di Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga, Rabu, untuk mengatasi masalah kekerdilan atau stunting di daerah ini.

"Penanganan stunting di Kota Kendari merupakan kepentingan bersama untuk menciptakan generasi Kota Kendari yang sehat dan cerdas," kata Sulkarnain usai lakukan peluncuran yang ditandai dengan penyerahan bantuan pada anak usia di bawah dua tahun dan ibu hamil dan menyusui.

Menurut dia, Program Dahsat ini tidak hanya sekadar diluncurkan namun bagaimana masyarakat bisa mengerti membuat menu makan yang sehat dan bergizi dengan bahan yang ada di sekitarnya.

"Penanganan stunting merupakan kepentingan kita, karena baik dan buruknya kita yang akan merasakan. Sehingga penting ini kita putus rantai kesulitan, jangan lagi kita wariskan pada anak-anak, caranya pastikan mereka makan makanan sehat pastikan mereka lebih baik dari kita,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari Jahuddin menjelaskan Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga ini, merupakan kecamatan kelima yang meluncurkan program Dahsat di Kota Kendari.

"Program Dahsat dibuat untuk memberdayakan masyarakat dalam menciptakan makanan padat gizi bersumber dari makanan lokal. Makanan ini akan diberikan pada ibu hamil, ibu yang sedang menyusui dan bayi berusia 0-59 bulan,” katanya.

Disebutkan, tahun 2022 sebanyak 15 kelurahan lokus stunting di Kota Kendari dan tahun 2023 diharapkan tersisa 10 kelurahan.

Koordinator Bidang Dalduk BKKBN Sultra, Dr H Mustakim yang hadir dalam kesempatan itu memberikan kenang-kenangan kepada Wali Kota, Ketua PKK, Kadis PPKB, Dandim, dan Camat Mandonga berupa buku karya beliau yang berjudul "Wawasan Kependudukan, Keluarga dan Moralitas Bangsa".

Mendapat buku ini Wali Kota Kendari memberikan apresiasi dan kekagumannya terhadap penulis yang begitu produktif menyumbangkan pemikiran melalui karya tulisnya.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wapres: Pemerintah fokus turunkan angka kasus stunting di 12 provinsi
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2022