Kendari (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) H.Imran, kembali menemui konstituennya untuk mendapatkan masukan atau permasalahan yang dialami masyarakat di daerah ini.
Imran bersama rombongan, di Kendari, Kamis secara maraton mengunjungi sejumlah daerah di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), dan langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan dirinya hingga duduk di Senayan.
"Kehadiran saya disini tidak lain untuk menyerap aspirasi, sekaligus melihat langsung kebutuhan yang sangat diharapkan masyarakat,” ujar Imran, didampingi Sekretaris DPD Partai Gerindra Sultra, Safarullah SH.
Mantan Bupati Konawe Selatan dua periode itu mengatakan, di DPR RI, Partai Gerindra mempercayakan kepadanya untuk duduk di Komisi II dengan mitra kerja Kemendagri, Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Kementrian Agraria, Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), KPU, Bawaslu dan Komisioner lainnya.
Dalam reses tersebut, Lurah Anaiwoi Kecamatan Kadia Arman, langsung menyampaikan aspirasi masyarakatnya yakni terkait lambannya pengurusan sertifikat di BPN, pengurusan E–KTP dan infrastruktur Keluhan Kadia yang masih minim dan rawan banjir.
Demikian halnya yang disampaikan H. Ismail selaku tokoh masyarakat, bahwa keberadaan wakil rakyat di Senayan sangat diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat Sultra.
"E-KTP yang menjadi permasalahan setiap pesta demokrasi dijadikan alat, sehingga ada Pilkada di satu daerah di Sultra ini, satu desa semuanya menggunakan Suket,” ungkap Ismail.
Ditempat yang sama, Yunus Alif Toodu juga berharap kepada Anggota DPR-RI dapil sultra H.Imran untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, Kabupaten Konawe Timur, dan sejumlah Kabupaten lainnya di Sultra, termasuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
Selain itu, masyarakat juga meminta kepada wakil rakyat di DPR RI untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer (K2) yang ada di Kota Kendari dan kabupaten lain untuk diangkat menjadi PNS tanpa harus mengikuti tes, termasuk kesejahteraan pensiunan ASN yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Berita Terkait
Capres Ganjar Pranowo serap aspirasi petani dan tokoh masyarakat di Sultra
Minggu, 3 Desember 2023 17:51
Sebanyak 400 pekerja PT. OSS datangi DPRD Sultra sampaikan aspirasi
Rabu, 23 Agustus 2023 14:20
Polda Sultra gelar Jumat Curhat serap aspirasi tokoh agama-masyarakat
Jumat, 30 Desember 2022 18:38
DPRD Konawe Kepulauan bakal adopsi Pojok Aspirasi Kemenkumham Sulawesi Tenggara
Sabtu, 2 Juli 2022 17:22
"KSP Mendengar" serap aspirasi puluhan organisasi di Sultra
Jumat, 12 November 2021 11:41
Kemenkumham Sulawesi Tenggara dirikan panggung aspirasi serap kritikan masyarakat
Selasa, 19 Oktober 2021 16:29
Menag kembali menegaskan agama sebagai inspirasi bukan aspirasi
Minggu, 27 Desember 2020 16:24
Suarakan aspirasi, Agustinus Woro kembali panjat baliho di Kebayoran Baru
Selasa, 24 November 2020 10:34